Layar proyektor interaktif berukuran delapan puluh lima inci itu menampilkan gambar animasi tata surya tiga dimensi dengan resolusi luar biasa tajam. Di dalam ruang kelas berlantai parket kayu yang sejuk oleh semburan pendingin udara ganda, dua puluh empat siswa berseragam putih-merah duduk rapi di atas kursi ergonomis. Masing-masing anak memegang komputer tablet portabel, jarinya lincah menggeser simulasi orbit planet Mars sambil sesekali bertanya kepada gurunya dalam bahasa Inggris yang fasih.
Sekolah dasar negeri percontohan itu berdiri megah di kawasan perumahan elite sebuah kota metropolitan di Pulau Jawa.
Fasilitasnya lengkap tanpa cela: laboratorium robotika, lapangan basket tertutup berlantai karet sintetis, perpustakaan dua lantai dengan koleksi ribuan judul buku bergambar impor, hingga jaringan internet nirkabel serat optik berkecepatan tinggi yang memancar stabil di setiap sudut koridor.
Namun pada jam yang sama, seribu dua ratus kilometer ke arah timur, pemandangannya tampak seperti berasal dari abad yang sama sekali berbeda.
Di sebuah pulau karang kecil di perbatasan laut lepas, tujuh orang murid sekolah dasar duduk berhimpitan di atas bangku kayu panjang yang paku-pakunya sudah longgar. Ruang kelas mereka beralas tanah gersang, dindingnya terbuat dari anyaman daun kelapa yang bolong-bolong diterpa angin laut asin. Di depan kelas, seorang guru paruh baya menulis angka perkalian pecahan di atas selembar tripleks hitam kusam menggunakan kapur tulis putih yang tinggal seujung jari.
Tidak ada komputer tablet di pulau karang itu. Jaringan listrik PLN hanya menyala empat jam setiap malam, itu pun kalau pasokan solar untuk mesin generator desa tidak telat dikirim kapal perintis dari kota kabupaten. Sinyal telepon seluler timbul tenggelam di pucuk bukit karang.
Ujian asesmen nasional berbasis komputer yang diwajibkan oleh kementerian pusat terpaksa dijalani anak-anak pulau itu dengan berlayar menembus ombak besar selama lima jam menuju ibu kota kecamatan terdekat, hanya demi menumpang komputer di sekolah lain.
Dua potret ruang kelas itu berada di bawah naungan bendera merah putih yang sama. Keduanya tunduk pada kementerian yang sama di Jakarta, membaca kurikulum nasional yang sama, dan dibiayai oleh uang pajak dari republik yang sama.
Mengapa jurang kualitas pendidikan antarwilayah di tanah air masih menganga begitu lebar, seolah-olah batas geografis adalah garis nasib yang memvonis masa depan seorang anak sejak hari pertama ia dilahirkan?
Akar persoalan pertama yang paling mendasar bermula dari ilusi keseragaman kebijakan yang dipaksakan dari pusat ke daerah.
Selama puluhan tahun, para perencana pendidikan di Jakarta kerap mengidap penyakit rabun teknokratis. Mereka merancang kebijakan, kurikulum, dan standar evaluasi nasional di dalam ruangan rapat berhawa sejuk di Senayan, dengan membayangkan seluruh sekolah di nusantara memiliki kesiapan sarana yang serupa dengan sekolah-sekolah di sekitar jalan protokol ibu kota.
Ketika sistem Asesmen Nasional Berbasis Komputer diluncurkan sebagai pengganti Ujian Nasional, narasi resminya terdengar sangat maju dan modern. Semua proses pemetaan mutu dilakukan secara digital, terukur, dan objektif berbasis data komputasi awan.
Namun di lapangan, kebijakan seragam itu menabrak dinding realitas infrastruktur dasar yang compang-camping.
Bagi sekolah di pusat kota yang kabel serat optiknya tertanam rapi di bawah tanah, asesmen digital adalah rutinitas yang mudah dan menyenangkan. Murid-murid tinggal memasukkan nomor induk dan kata sandi di layar komputer, lalu menjawab soal-soal literasi dan numerasi dengan tenang.
Sebaliknya, bagi ratusan sekolah di pedalaman Kalimantan atau kepulauan Maluku, asesmen berbasis komputer adalah mimpi buruk tahunan yang menguras tenaga dan air mata.
Para guru harus menyewa genset cadangan, patungan membeli bensin eceran, mendirikan tiang bambu darurat setinggi lima belas meter untuk menangkap modem sinyal seluler, atau bahkan menginapkan puluhan muridnya di balai desa terdekat selama berhari-hari.
Keseragaman standar di atas ketimpangan fasilitas pada hakikatnya adalah sebuah bentuk ketidakadilan yang dipoles rapi menggunakan dalih modernitas. Menguji anak-anak yang belum pernah menyentuh tetikus komputer dengan standar yang sama persis seperti anak-anak yang sejak balita bermain tablet pintar bukanlah pengukuran mutu yang adil, melainkan sebuah penghakiman sepihak terhadap ketertinggalan wilayah.
Penyebab struktural kedua berakar pada jebakan kapasitas fiskal dalam skema desentralisasi anggaran daerah.
Sejak era otonomi daerah digulirkan pada awal tahun 2000-an, urusan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah pertama resmi diserahkan ke pundak bupati dan wali kota. Logika awalnya sangat mulia: pemerintah daerah dianggap paling mengerti kebutuhan lokal dan paling dekat dengan ruang kelas warganya.
Namun, desentralisasi itu melupakan satu kenyataan pahit: kemampuan isi dompet Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antarwilayah terpaut bagaikan bumi dan langit.
Sebuah kota metropolitan di Jawa dengan Pendapatan Asli Daerah menembus puluhan triliun rupiah memiliki ruang fiskal yang luar biasa lapang. Setelah memenuhi kewajiban belanja pegawai, kas daerahnya masih berlimpah ruah untuk mendanai berbagai program afirmasi: membangun laboratorium sains modern di setiap SMP negeri, memberikan subsidi operasional sekolah daerah yang menambal kekurangan dana BOS pusat, hingga mengirimkan guru-guru terpilih mengikuti pelatihan pedagogi di universitas terkemuka luar negeri.
Sementara itu, bagi kabupaten-kabupaten pemekaran di luar Jawa yang fiskalnya sembilan puluh persen bergantung pada kucuran Dana Alokasi Umum dari pusat, ceritanya berbalik seratus delapan puluh derajat.
Setelah kas daerah dipakai untuk membayar gaji pokok ribuan aparatur sipil negara dan membiayai belanja rutin operasional kantor dinas, sisa anggaran untuk belanja modal pendidikan sering kali mendekati angka nol.
Kepala dinas pendidikan di daerah miskin harus memeras otak hanya untuk membagi anggaran rehab ruang kelas yang rusak berat. Jika ada seratus ruang kelas yang atapnya bocor dan plafonnya ambrol, anggaran yang tersedia di APBD sering kali hanya cukup untuk memperbaiki lima ruang kelas per tahun.
Sembilan puluh lima ruang kelas sisanya dipaksa menunggu antrean tahun anggaran berikutnya, membiarkan anak-anak belajar di bawah ancaman balok kayu yang sewaktu-waktu bisa patah menimpa meja belajar mereka.
Desentralisasi tanpa pemerataan kapasitas fiskal yang radikal pada akhirnya hanya memperlebar jurang pemisah: daerah yang sudah kaya bertambah maju kualitas pendidikannya, sementara daerah yang miskin semakin terpuruk dalam ketertinggalan sarana dan prasarana.
Faktor ketiga yang menjadi penentu paling menentukan di dalam ruang kelas adalah distribusi dan ketimpangan mutu tenaga pengajar.
Gedung sekolah boleh saja sederhana, dindingnya boleh saja terbuat dari kayu papan yang belum diserut licin, namun jika di depan kelas berdiri seorang guru yang cakap, berdedikasi tinggi, menguasai metode pedagogi modern, dan memiliki kestabilan ekonomi yang tenang, maka keajaiban pendidikan tetap bisa menyala di kepala anak-anak muridnya.
Tragisnya, peta persebaran guru di tanah air mengalami anomali penumpukan yang sangat parah di wilayah perkotaan.
Guru-guru berstatus Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus sertifikasi pendidik dan menerima tunjangan profesi resmi menumpuk di sekolah-sekolah pusat kota kabupaten. Mereka enggan dipindahkan ke pelosok perdesaan karena alasan keluarga, ketiadaan fasilitas kesehatan yang memadai, atau ketiadaan jaringan listrik dan internet untuk menunjang kehidupan sehari-hari anak-anak mereka.
Akibatnya, ribuan sekolah di daerah pinggiran, pedalaman, dan kepulauan terluar terpaksa menggantungkan hidupnya pada guru-guru honorer daerah dan tenaga sukarela lokal.
Para guru honorer ini memikul beban mengajar yang luar biasa berat. Sering kali seorang guru honorer harus merangkap mengajar tiga mata pelajaran sekaligus, dari matematika, sejarah, hingga pendidikan jasmani, sembari mengurus administrasi inventaris sekolah.
Namun di balik beban kerja yang menumpuk itu, negara memperlakukan mereka dengan upah yang sangat memalukan: tiga ratus ribu hingga lima ratus ribu rupiah sebulan.
Upah serendah itu bahkan tidak cukup untuk membeli beras satu karung dan bensin sepeda motor selama dua minggu.
Untuk bisa bertahan hidup, sang guru terpaksa membagi energinya: pagi mengajar di kelas, siang menjadi buruh sadap karet atau nelayan pencari cumi-cumi, dan malam membuka warung kopi kecil di teras rumah.
Bagaimana mungkin kita menuntut seorang guru di pelosok desa menghadirkan pembelajaran yang inovatif, mendalam, dan memantik daya kritis anak-anak muridnya, jika waktu luang sang guru habis tersedot untuk memikirkan cara melunasi utang warung sembako demi menyambung makan keluarganya sendiri?
Ketimpangan pendidikan antarwilayah pada dasarnya adalah cermin dari ketimpangan perlakuan negara terhadap kesejahteraan dan kompetensi para pendidiknya di garis depan.
Lapis persoalan keempat bergerak di luar pagar sekolah: ekosistem sosial ekonomi keluarga dan lingkungan tempat anak-anak tumbuh.
Pendidikan tidak pernah berlangsung di ruang hampa yang terisolasi dari kondisi dapur rumah tangga. Proses penyerapan ilmu pengetahuan di otak seorang anak sangat ditentukan oleh nutrisi yang masuk ke lambungnya sejak seribu hari pertama kehidupan, serta lingkungan literasi yang menyelimutinya sejak dini.
Di kota-kota besar yang dihuni oleh lapisan masyarakat kelas menengah terdidik, anak-anak tumbuh dalam ekosistem pendukung yang sangat mapan.
Sejak balita, mereka terbiasa dibacakan buku dongeng sebelum tidur, diajak berdiskusi di meja makan, diberikan asupan protein hewani dan asam lemak omega yang melimpah dari ikan salmon dan daging sapi, serta didaftarkan ke berbagai lembaga bimbingan belajar swasta dan kursus bahasa asing di luar jam sekolah. Orang tua mereka memiliki kemampuan finansial dan modal budaya untuk mendampingi tugas sekolah setiap malam.
Bandingkan situasi tersebut dengan anak-anak yang tumbuh di kantong-kantong kemiskinan perdesaan atau perkampungan nelayan tradisional.
Banyak di antara mereka berangkat ke sekolah dengan perut kosong tanpa sarapan, atau hanya diisi oleh sebutir pisang goreng dingin dan air teh manis encer. Masalah kekurangan gizi kronis dan anemia menghantui anak-anak di daerah tertinggal, membuat konsentrasi belajar mereka mudah buyar dan daya ingat mereka melemah di ruang kelas.
Di rumah, tidak ada rak buku cerita. Tidak ada meja belajar yang tenang dengan lampu meja yang terang. Orang tua mereka bekerja memeras keringat di ladang atau di laut dari fajar hingga petang, dengan tingkat pendidikan yang sering kali hanya tamat sekolah dasar atau bahkan buta aksara.
Ketika musim panen raya atau musim tangkap ikan tiba, anak-anak di daerah perdesaan kerap diminta meliburkan diri dari sekolah untuk membantu orang tuanya menjemur gabah atau membersihkan jaring ikan di dermaga.
Jurang mutu pendidikan antarwilayah pada akhirnya bukan semata-mata cerminan perbedaan kualitas gedung sekolah, melainkan cerminan dari ketimpangan ekonomi, gizi, dan modal kultural keluarga yang membentang di antara rumah-rumah penduduk di republik ini.
Jika negara benar-benar berniat meruntuhkan tembok ketimpangan pendidikan antarwilayah ini, pendekatan teknokratis yang tambal sulam harus segera diakhiri.
Langkah terobosannya menuntut keberanian politik anggaran yang berpihak penuh secara radikal pada wilayah-wilayah yang tertinggal.
Pemerintah pusat melalui kementerian keuangan dan kementerian pendidikan harus mengubah formula alokasi Dana Alokasi Khusus dan bantuan operasional sekolah. Formula pembiayaan pendidikan tidak boleh lagi berbasis jumlah kepala murid semata (per capita basis), melainkan harus berbasis indeks kesulitan geografis dan indeks keterisolasian wilayah.
Sebuah sekolah dasar terpencil di pulau karang dengan jumlah murid hanya tiga puluh orang membutuhkan biaya operasional per anak yang jauh lebih mahal ketimbang sekolah dengan seribu murid di pusat kota Bandung atau Surabaya. Membeli selembar papan tripleks, sekantong semen, atau sekotak buku di pulau terluar membutuhkan ongkos angkut perahu motor yang berlipat-lipat ganda mahalnya.
Alokasi anggaran afirmasi harus digelontorkan dalam jumlah besar khusus untuk menuntaskan infrastruktur dasar: pastikan setiap sekolah di nusantara memiliki sambungan listrik yang menyala dua puluh empat jam, sambungan internet satelit yang andal, toilet sekolah yang bersih dengan air mengalir, serta perpustakaan fisik yang dipenuhi buku-buku bacaan berkualitas tinggi.
Langkah kedua: lakukan revolusi dalam manajemen distribusi dan insentif kesejahteraan guru di daerah terpencil.
Hentikan sistem pembiaran yang memaksa sekolah-sekolah perdesaan bergantung pada guru honorer berupah minim. Pemerintah daerah dan pusat harus membentuk skema ikatan dinas khusus bagi guru-guru berprestasi terbaik dari perguruan tinggi terkemuka untuk ditempatkan di pelosok daerah, dengan jaminan insentif yang sangat menggiurkan: tunjangan kemahalan daerah bernilai tiga kali lipat gaji pokok, rumah dinas guru yang layak huni dan nyaman, fasilitas asuransi kesehatan penuh untuk keluarga, serta jaminan prioritas promosi jabatan karier setelah menyelesaikan masa pengabdian minimal lima tahun di wilayah terluar.
Jadikan penugasan di sekolah pelosok sebagai jalur emas untuk menapaki karier birokrasi dan akademik, bukan sebagai tempat pembuangan bagi guru-guru yang kalah bersaing dalam politik lobi di ibu kota kabupaten.
Matahari sore mulai meredup di ufuk barat, memancarkan semburat jingga keemasan di atas permukaan laut pulau karang kecil di perbatasan itu.
Anak-anak sekolah dasar berpakaian putih-merah tadi telah selesai belajar. Mereka melangkah keluar dari bilik anyaman daun kelapa, menenteng tas selempang kain blacu tipis yang warnanya kusam oleh debu kapur tulis. Sebagian dari mereka berlarian tanpa alas kaki melompati bebatuan karang tajam di tepi pantai, menyongsong perahu kayu ayah mereka yang baru pulang melaut membawa sekeranjang ikan kembung kecil.
Di tangan salah seorang anak laki-laki berusia sembilan tahun, terselip selembar kertas robekan buku tulis bergaris. Di atas kertas itu, ia menggambar sebuah kapal terbang besar dengan sayap membentang lebar di antara gumpalan awan. Di bawah gambar itu, tertulis sebuah kalimat sederhana dengan huruf tegak bersambung yang kaku: Saya ingin jadi penerbang kapal udara.
Anak berambut keriting pirang terbakar matahari itu memiliki potensi kecerdasan, rasa ingin tahu, dan hak konstitusional yang sama persis dengan anak-anak yang sore itu sedang dijemput mobil mewah berpendingin udara di depan sekolah percontohan di Jakarta.
Di tempurung kepalanya, bersemayam jutaan sel saraf yang siap menyerap ilmu astronomi, fisika, sastra, dan teknologi modern jika saja negara memberinya kesempatan yang setara.
Mengapa kualitas pendidikan antarwilayah masih berbeda?
Jawabannya tidak terletak pada takdir tanah kelahiran anak-anak itu. Jawabannya tertulis jelas pada prioritas anggaran yang belum adil, pada komitmen birokrasi yang masih setengah hati, dan pada tatapan mata para pengambil kebijakan yang selama ini terlalu lama memandang nusantara hanya dari balik kaca jendela gedung-gedung bertingkat di ibu kota.
Dan selama ketimpangan itu dibiarkan berlangsung sebagai rutinitas tahunan, maka janji konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan seluruh bangsa pada hakikatnya baru tertunai separuh jalan—meninggalkan jutaan anak di tapal batas pulau dan pedalaman rimba bertarung sendirian merawat mimpinya di tengah gelapnya keterbatasan.
