Pasal 1 angka 10 Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan sebagai tanggap darurat bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Di berbagai belahan dunia, sudah banyak negara yang menerapkan perlakuan khusus dalam praktek pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat. Pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat merupakan salah satu kebijakan yang menetapkan persyaratan bagi otoritas publik untuk memastikan bahwa praktik manajemen yang sesuai tersedia untuk pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat, sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait kondisi darurat.