Timbangan dacin dari kuningan itu berderit pelan saat digantungkan di dahan pohon mangga di pekarangan rumah kepala dusun. Seutas tali tambang plastik berwarna biru mengikatnya kuat ke cabang pohon, sementara di ujung bawahnya terpasang celana kain sarung timbang yang sudah mulai kusam warnanya.
Balita berusia dua puluh bulan itu menjerit ketakutan saat tubuh kurusnya dimasukkan ke dalam kantung sarung. Kakinya menendang-nendang udara, tangannya mencengkeram erat kerah baju ibunya yang berdiri di sampingnya dengan wajah cemas.
Jarum penunjuk timbangan bergerak goyah, lalu berhenti di sebuah angka yang bikin kader posyandu menarik napas panjang.
Tujuh koma delapan kilogram.
Kader posyandu perempuan paruh baya berseragam batik toska itu mengambil penggaris papan kayu pengukur panjang badan balita (infantometer). Anak itu dibaringkan paksa, kepalanya ditahan lurus, kakinya diluruskan perlahan. Angka panjang badannya tercatat: tujuh puluh tiga sentimeter.
Kader itu kemudian membuka buku catatan bersampul merah muda tebal. Menggunakan pulpen bertinta hitam, ia menarik titik koordinat pada grafik pertumbuhan. Titik itu jatuh jauh di bawah garis merah tebal berlabel minus dua standar deviasi.
Tengkes. Atau istilah keren teknokratisnya yang kini memenuhi baliho di seluruh pelosok negeri: stunting.
Hanya berjarak lima belas kilometer dari dahan pohon mangga tempat balita itu ditimbang, sebuah gedung pertemuan hotel berbintang empat di pusat kota sedang menggelar acara akbar. Spanduk kain vinil raksasa membentang gagah di dinding panggung utama: Rembuk Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tingkat Kabupaten.
Di dalam ruangan yang sejuk ber-AC itu, puluhan pejabat eselon dua dan tiga duduk melingkari meja bundar beralas taplak satin putih licin. Di atas meja tersaji piring-piring porselen berisi kue lapis legit, risoles keju, dan air mineral botol kaca. Pejabat terkait berpidato lantang di podium membacakan laporan puluhan halaman: capaian indikator sensitif dan spesifik, alokasi anggaran lintas dinas, hingga target ambisius menurunkan prevalensi stunting menjadi satu digit.
Kontras yang begitu telanjang itu menyodorkan sebuah realitas yang getir: stunting hari ini telah menjadi panggung pameran program paling ramai di birokrasi daerah, namun di tanah-tanah berdebu pedesaan, problem gizi buruk tetap berakar kuat pada satu muara purba yang tak pernah tuntas diselesaikan—kemiskinan struktural.
Mari kita urai terlebih dahulu bagaimana birokrasi daerah memandang dan menangani stunting selama ini.
Sejak pemerintah pusat menetapkan penanganan stunting sebagai prioritas strategis nasional yang dipantau langsung oleh istana, pemerintah daerah bereaksi cepat. Maklum, ada insentif fiskal daerah dan dana transfer khusus dari pusat yang nilainya puluhan miliar rupiah bagi daerah yang berhasil menekan angka stunting di atas kertas.
Maka bergeraklah mesin anggaran daerah.
Program demi program diluncurkan dengan nama-nama akronim yang kreatif dan berima. Mulai dari deklarasi bupati asuh anak stunting, gerakan gemar makan ikan, hingga pembagian paket makanan tambahan (PMT) berbasis anggaran dinas kesehatan.
Namun, mari kita tengok apa isi paket makanan tambahan yang sampai ke tangan ibu-ibu di posyandu desa.
Di banyak tempat, paket PMT pengentasan stunting dari APBD itu sering kali hadir dalam wujud yang sangat ironis: sekotak biskuit pabrikan dengan kadar gula tinggi, dua butir telur ayam ras yang cangkangnya retak, dan sekotak susu formula UHT kemasan kecil rasa stroberi. Makanan itu dibagikan sebulan sekali saat jadwal posyandu tiba.
Di atas kuitansi pertanggungjawaban keuangan dinas, anggarannya tercatat ratusan juta rupiah. Lelang pengadaan bahan makanan bergulir lewat sistem katalog elektronik. Pajaknya lunas, laporan pertanggungjawaban fisiknya dilengkapi dengan lampiran foto balita memegang kotak biskuit sambil tersenyum malu-malu.
Secara administratif, program itu seratus persen berhasil. Output terealisasi, serapan anggaran mencapai target.
Tetapi secara biologis dan medis, bagaimana mungkin dua butir telur ayam ras dan sekotak biskuit manis dalam tiga puluh hari mampu mengejar defisit protein hewani harian seorang balita yang sedang berada dalam masa emas pertumbuhan seribu hari pertama kehidupan?
Paket bantuan seremonial itu hanya menyentuh permukaan air. Ia memperlakukan stunting seolah-olah semata-mata masalah kebodohan orang tua yang tidak tahu cara memberi makan anak, atau masalah ketiadaan biskuit di warung kampung.
Padahal di lapangan, masalahnya jauh lebih dalam dan berlapis-lapis.
Stunting bukanlah penyakit tunggal yang berdiri sendiri seperti influenza atau patah tulang. Stunting adalah gejala akhir (symptom) dari kegagalan panjang sebuah keluarga dalam mempertahankan ketahanan hidup ekonominya.
Ibu dari balita yang ditimbang di bawah pohon mangga tadi bernama Sumiati, usianya baru dua puluh dua tahun. Suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas pencetak batu bata merah di pinggir sungai. Jika cuaca cerah dan pesanan bata sedang ramai, suaminya membawa pulang upah bersih lima puluh ribu rupiah sehari. Namun jika musim hujan tiba dan tanah lempung basah kuyup berhari-hari, upah itu lenyap sama sekali.
Dengan uang lima puluh ribu rupiah per hari, Sumiati harus memutar otak membagi belanja dapur untuk lima kepala keluarga di rumahnya: beras pera kualitas rendah, minyak goreng curah, cabai, garam, serta rokok kretek murah untuk suaminya yang lelah memeras tenaga seharian.
Protein hewani seperti ikan laut segar, daging ayam, apalagi daging sapi, adalah kemewahan langka yang hanya mampir ke piring makan mereka setahun sekali saat pembagian daging kurban Iduladha.
Piring makan harian balitanya hanya berisi nasi putih hangat yang disiram kuah sayur bening bayam dan sepotong tempe goreng tepung tipis. Kandungan asam amino esensial yang sangat dibutuhkan oleh sel-sel otak dan lempeng pertumbuhan tulang balita praktis nihil dari menu harian tersebut.
Apakah Bu Sumiati tidak tahu bahwa telur ayam dan ikan kembung itu bergizi tinggi untuk anaknya?
Ia tahu betul. Para kader posyandu sudah puluhan kali menyanyikan slogan gizi seimbang di telinganya.
Tetapi ketika uang tunai di dompetnya tinggal tersisa sepuluh ribu rupiah dan uang SPP adiknya yang menunggak belum terbayar, logika bertahan hidup akan selalu memenangkan kalori pengenyang perut (karbohidrat) ketimbang nutrisi pengembang otak (protein berkualitas).
Menyuruh keluarga miskin gurem untuk menyediakan asupan telur dan daging setiap hari tanpa membenahi kapasitas daya beli dan pendapatan riil kepala keluarganya adalah sebuah nasihat moral yang tidak menginjak bumi.
Kemiskinan ekonomi adalah pembatas besi yang mengunci jutaan anak balita di daerah ke dalam perangkap stunting sejak mereka masih berada di dalam kandungan ibunya.
Lapis persoalan berikutnya yang kerap diabaikan dalam rapat-rapat akbar di kantor bupati adalah keterkaitan erat antara stunting dan infrastruktur sanitasi dasar.
Banyak perencana anggaran daerah lupa pada rumus kesehatan lingkungan yang paling purba: balita yang tinggal di lingkungan yang kotor tidak akan pernah bisa tumbuh tinggi dan sehat, seberapa banyak pun susu dan biskuit yang disuapkan ke mulutnya.
Di desa tempat Bu Sumiati tinggal, jaringan pipa air bersih milik PDAM daerah belum pernah masuk sejak republik ini merdeka. Penduduk memanfaatkan air sumur galian dangkal yang berjarak hanya empat meter dari lubang resapan septic tank milik tetangga sebelah.
Ketika musim penghujan tiba, air sumur berubah warna menjadi agak keruh dan berbau tanah pekat.
Di desa itu pula, masih ada belasan kepala keluarga yang membuang hajat besar langsung ke aliran parit irigasi terbuka di belakang dapur rumah (open defecation). Air parit yang sama mengalir melintasi pekarangan tempat anak-anak balita bermain tanpa alas kaki di atas tanah basah.
Akibatnya adalah sebuah siklus infeksi bakteri berulang yang mematikan.
Balita di desa itu secara rutin terserang diare cair dan infeksi cacing usus halus setiap dua atau tiga bulan sekali. Ketika bakteri menyerang usus balita, permukaan dinding ususnya meradang dan rusak (environmental enteric dysfunction).
Dalam kondisi peradangan kronis seperti itu, zat besi, zinc, dan protein dari makanan yang dikonsumsi tidak bisa diserap oleh tubuh. Semuanya terbuang percuma bersama kotoran diare.
Energi metabolisme tubuh balita yang semestinya digunakan untuk membelah sel-sel tulang panjang dan membangun jaringan sinapsis saraf di dalam tempurung kepala, justru habis terkuras untuk melawan demam dan infeksi bakteri di saluran pencernaan.
Pemerintah daerah boleh saja menghabiskan puluhan miliar rupiah anggaran APBD untuk menggelar rapat koordinasi stunting dan membeli suplemen vitamin impor. Namun selama bupati dan dinas pekerjaan umum daerah tidak berani mengalokasikan anggaran belanja modal untuk membangun jaringan pipa air minum perdesaan dan membangun jamban sehat komunal berbasis sanitasi total, angka stunting tidak akan pernah benar-benar turun ke bumi.
Stunting tidak bisa diselesaikan di loket puskesmas saja. Stunting diselesaikan di dalam pipa-pipa air bersih dan gorong-gorong pembuangan limbah rumah tangga.
Tantangan ketiga yang paling rumit dan sering kali menjadi penyakit bawaan birokrasi daerah adalah ego sektoral antardinas.
Di atas kertas regulasi teknis kementerian, penanganan stunting diwajibkan menggunakan pendekatan “konvergensi multisektor”. Artinya, semua dinas harus bersatu padu dan saling mengunci program pada sasaran lokus desa yang sama. Dinas kesehatan mengurusi pil tambah darah ibu hamil, dinas ketahanan pangan mengurusi pekarangan pangan lestari, dinas sosial menyalurkan bantuan nontunai, dinas PUPR membangun jamban sehat, dinas kependudukan mencatat akta lahir, dan dinas pemberdayaan desa memandu alokasi dana desa.
Rancangan di atas kertas itu tampak sangat indah dan harmonis bagaikan permainan orkestra musik simfoni.
Namun di lapangan operasional kantor daerah, masing-masing dinas adalah kerajaan-kerajaan kecil yang memiliki anggaran, target kinerja, dan kepentingan politiknya sendiri-sendiri.
Dinas PUPR menetapkan proyek sanitasi air bersih di kecamatan timur karena ada aspirasi pokok-pokok pikiran dari anggota dewan perwakilan rakyat daerah setempat. Pada saat yang sama, dinas kesehatan membagikan paket makanan tambahan di kecamatan selatan karena angka kasus gizi buruknya paling mencolok. Sementara dinas sosial membagikan bantuan sembako di kecamatan barat berdasarkan data terpadu lama yang belum diperbarui selama tiga tahun terakhir.
Program-program itu berjalan sendiri-sendiri, tersebar secara acak, tidak pernah bertemu di satu titik koordinat keluarga yang paling rentan.
Konvergensi hanya terjadi di atas kertas laporan evaluasi akhir tahun yang diserahkan ke kementerian di Jakarta demi mengejar predikat kepatuhan administratif.
Di lapangan, keluarga Bu Sumiati tetap terisolasi: ia mungkin menerima kunjungan penyuluhan dari bidan desa, tetapi air minum di dapurnya tetap tercemar bakteri e-coli karena pipa air bersih pemda tidak pernah menjangkau halaman rumahnya, dan suaminya tetap menganggur tanpa ada pelatihan keterampilan dari dinas tenaga kerja.
Menyatukan derap langkah puluhan kepala dinas yang masing-masing sibuk menjaga wilayah kekuasaan anggarannya adalah ujian kepemimpinan terberat bagi seorang bupati atau wali kota.
Lalu, apa yang sesungguhnya harus dilakukan oleh pemerintah daerah jika mereka benar-benar tulus ingin membebaskan generasi mudanya dari ancaman stunting?
Jawabannya menuntut keberanian untuk menanggalkan kosmetik seremonial dan bergeser ke tindakan struktural yang sunyi dari sorot kamera.
Pertama, berhentilah menghamburkan anggaran kas daerah untuk seminar-seminar akbar di hotel, pengadaan baliho sosialisasi bergambar foto wajah kepala daerah di persimpangan lampu merah, dan seragam kaos jalan sehat berlogo kampanye cegah stunting.
Potong anggaran seremonial yang tidak berdampak langsung itu hingga ke titik nol. Alihkan setiap lembar rupiahnya langsung ke rantai pasok nutrisi berbasis pangan lokal yang berkelanjutan.
Pemerintah daerah tidak perlu membeli biskuit olahan pabrik skala besar lewat lelang yang rumit.
Dinas terkait bisa memberdayakan kelompok wanita tani dan peternak ayam petelur lokal di desa-desa lokus stunting. Buat skema kontrak pembelian siaga (off-taker): pemda membeli telur ayam segar langsung dari kandang peternak rakyat setempat dengan harga stabil, lalu mendistribusikannya secara rutin setiap minggu langsung ke pintu rumah ibu hamil yang anemia dan balita berisiko stunting.
Peternak ayam lokal hidup ekonominya, uang APBD berputar di desa, dan balita miskin mendapatkan sebutir telur segar setiap hari di atas piring makannya tanpa perantara calo pengadaan.
Kedua, gunakan data tunggal yang presisi berbasis nama dan alamat (by name, by address) yang divalidasi langsung oleh kader-kader posyandu di lapangan, bukan sekadar data statistik estimasi survei sampel dari Jakarta.
Bupati harus memegang peta digital yang menunjukkan secara presisi: di mana rumah balita yang berat badannya tidak naik dalam dua bulan berturut-turut, apakah rumah itu memiliki akses jamban yang layak, dan apakah orang tuanya memiliki pekerjaan tetap.
Dari peta presisi itulah konvergensi dipaksakan secara tegas dari meja bupati: dinas PUPR diperintahkan membangun sumur bor air bersih tepat di gang tersebut, dinas perizinan membuka ruang kemitraan bagi usaha mikro lokal, dan puskesmas memantau asupan makanan hariannya secara ketat.
Matahari merayap tepat di atas ubun-ubun. Suhu udara di pekarangan rumah kepala dusun terasa kian menyengat.
Timbangan dacin kuningan yang tadi tergantung di dahan pohon mangga kini telah diturunkan dan dimasukkan kembali ke dalam karung goni oleh ibu-ibu kader posyandu. Meja lipat kayu dilipat, buku catatan bersampul merah muda dirapikan, dan lantai tanah pekarangan kembali lengang disapu semilir angin kering.
Bu Sumiati menggendong anak bungsunya yang telah tertidur lelap di pundaknya karena kelelahan menangis saat ditimbang tadi. Di tangan kirinya, tergantung kantong kresek hitam tipis berisi dua butir telur ayam dan selembar brosur bergambar panduan menu makanan bergizi seimbang.
Ia melangkah pelan menyusuri jalan setapak tanah merah berdebu di antara rimbunnya semak belukar liar menuju rumah panggung bambunya yang berlantai semen retak.
Anak di gendongannya adalah generasi masa depan daerah tersebut. Dua puluh tahun lagi, anak itulah yang semestinya memegang kemudi peradaban: mengoperasikan mesin-mesin industri modern, memimpin organisasi publik, atau mengolah lahan pertanian pangan dengan teknologi mutakhir.
Namun siang itu, di usianya yang belum genap dua tahun, sel-sel otak dan lempeng tulangnya sedang bertarung melawan kekurangan gizi kronis di tengah keterbatasan dapur orang tuanya yang serba pas-pasan.
Stunting pada akhirnya bukan sekadar catatan angka persentase di dokumen perencanaan daerah yang harus diturunkan demi mengejar piala penghargaan dari pemerintah pusat.
Stunting adalah cermin paling jernih sekaligus paling kejam yang diletakkan tepat di depan wajah para pemimpin daerah: cermin yang memperlihatkan dengan sangat terang benderang apakah kekuasaan dan triliunan rupiah APBD yang dikelolanya benar-benar telah membebaskan rakyatnya dari jerat kemiskinan, ataukah kekuasaan itu selama ini hanya sibuk merias dirinya sendiri di atas panggung-panggung peresmian yang megah.
