Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sejatinya meletakkan batu pertama bagi paradigma baru pembangunan nasional: membangun Indonesia dari pinggiran. Semangat ini menuntut pergeseran pendekatan pembangunan, dari yang semula bersifat top-down (dari atas ke bawah) menjadi bottom-up (dari bawah ke atas). Instrumen utama untuk menjaring aspirasi murni dari tingkat akar rumput tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa. Forum tahunan ini menjadi panggung bagi warga—mulai dari petani, tokoh adat, kelompok perempuan, hingga pemuda—untuk berdiskusi, merumuskan masalah, dan menyepakati prioritas usulan pembangunan yang mereka butuhkan.
Namun, jika Pembaca mengikuti rekam jejak usulan-usulan tersebut hingga ke tingkat kabupaten atau kota, sebuah realitas yang mengecewakan akan segera terlihat. Lembaran dokumen usulan pembangunan yang disusun dengan penuh semangat di balai desa sering kali berakhir menjadi tumpukan kertas tanpa arti di meja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Ketika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) resmi disahkan, proyek-proyek yang muncul justru sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak warga desa. Mengapa hasil Musrenbang desa begitu jarang diakomodir dalam rencana kerja Pemda? Mengapa saluran aspirasi formal ini terkesan hanya menjadi ritual tahunan yang menjemukan tanpa dampak nyata bagi pembangunan desa?
Alasan Klasik Pagu Anggaran dan Ketidakselarasan Skala Prioritas
Faktor pertama yang selalu dijadikan pembenaran oleh pemerintah daerah atas tidak tertampungnya usulan desa adalah keterbatasan ruang fiskal atau pagu anggaran daerah. APBD kabupaten atau kota, setelah dipotong untuk belanja pegawai (gaji ASN), belanja operasional dinas, dan urusan wajib seperti pendidikan dan kesehatan, hanya menyisakan porsi yang sangat kecil untuk belanja modal infrastruktur.
Namun, di balik pembelaan soal keterbatasan anggaran tersebut, terdapat masalah yang lebih mendasar: ketidakselarasan paradigma dalam menentukan apa yang disebut sebagai “prioritas pembangunan.” Bappeda dan dinas-dinas teknis di tingkat kabupaten cenderung memiliki indikator makro yang kaku. Mereka lebih tertarik membiayai proyek-proyek berskala besar yang kasat mata di pusat kota, seperti pembangunan gedung olah raga, renovasi alun-alun, atau pengaspalan jalan protokol, karena dianggap memberikan kontribusi instan terhadap penilaian kinerja daerah di mata pemerintah pusat.
Sementara itu, usulan dari Musrenbang desa umumnya bersifat mikro, sangat spesifik, dan menyentuh hajat hidup harian warga: perbaikan jembatan gantung penghubung antardusun, pembangunan saluran irigasi sawah sepanjang dua ratus meter, atau pengadaan alat fogging pencegah demam berdarah. Di mata perencana anggaran di kabupaten, usulan-usulan mikro ini sering kali dianggap tidak strategis, berbiaya retail yang merepotkan secara administrasi, dan akhirnya dengan mudah dicoret dalam tahapan Musrenbang tingkat kecamatan maupun forum OPD.
Dominasi “Pokir” DPRD
Jika keterbatasan anggaran adalah alasan resmi di atas kertas, maka intervensi politik adalah alasan riil di bawah meja yang paling menentukan. Dalam proses penyusunan RKPD, usulan masyarakat yang masuk melalui jalur birokrasi formal (Musrenbang desa) harus bertarung dengan usulan yang masuk melalui jalur politik, yang dikenal sebagai Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pokir merupakan representasi dari aspirasi yang dihimpun oleh anggota dewan saat mereka melakukan reses ke daerah pemilihan masing-masing. Secara konstitusional, hal ini legal. Namun dalam praktiknya di daerah, pembagian porsi anggaran pembangunan sering kali berjalan timpang dan tidak adil.
| Jalur Usulan Pembangunan | Karakteristik Proses | Peluang Diakomodir dalam RKPD |
| Musrenbang Desa (Jalur Birokrasi) | Berjenjang, administratif, kolektif, tanpa pengawal politik yang kuat. | Sangat Rendah (Sering dicoret di tingkat kecamatan atau forum dinas). |
| Pokir DPRD (Jalur Politik) | Langsung masuk ke meja pembahasan anggaran melalui daya tawar politik legislator. | Sangat Tinggi (Menjadi alat posisi tawar pengesahan APBD bersama Kepala Daerah). |
Anggota DPRD memiliki posisi tawar yang sangat kuat terhadap tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Jika usulan Pokir mereka—yang sering kali ditujukan untuk menyenangkan basis massa konstituen demi kepentingan pemilu berikutnya—tidak diakomodir oleh Pemda, dewan bisa mengancam untuk memperlambat atau menolak pengesahan APBD keseluruhan. Akibatnya, eksekutif daerah (Bupati/Wali Kota) cenderung mengalah. Alokasi anggaran modal yang sangat terbatas itu akhirnya habis tersedot untuk membiayai proyek-proyek titipan Pokir dewan, menyisakan ruang kosong yang sangat minim untuk usulan murni masyarakat yang datang dari jalur Musrenbang desa.
Lemahnya Kualitas Dokumen Usulan dan Ketidakmampuan Aparatur Desa
Di sisi lain, tidak adil jika sepenuhnya menyalahkan pemerintah daerah. Kegagalan akomodasi ini juga dipicu oleh kelemahan internal dari tata kelola pemerintahan desa itu sendiri. Banyak dokumen usulan hasil Musrenbang desa yang diajukan ke tingkat atas dibuat dengan kualitas yang sangat memprihatinkan dari segi teknis-administratif.
Penyusunan usulan pembangunan dalam perencanaan modern menuntut validitas data yang kuat. Sebuah usulan perbaikan jalan desa, misalnya, seharusnya dilengkapi dengan detail estimasi biaya awal (Rencana Anggaran Biaya), pemetaan lokasi spasial yang jelas, serta kejelasan status kepemilikan lahan agar tidak memicu sengketa di kemudian hari.
Sayangnya, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa membuat usulan-usulan tersebut sering kali hanya ditulis berupa daftar keinginan (wish list) yang sangat umum, tanpa disertai analisis kelayakan teknis yang memadai. Ketika tim verifikator dari dinas teknis kabupaten memeriksa berkas tersebut, usulan desa dengan mudah digugurkan karena dianggap tidak memenuhi syarat administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Desa akhirnya kalah bersaing dengan dokumen usulan yang diajukan oleh pihak swasta atau dinas yang sudah disusun secara profesional.
Ego Sektoral Dinas dan Penyakit Perencanaan “Copy-Paste”
Masalah ini diperparah oleh penyakit menahun birokrasi daerah, yaitu ego sektoral dan budaya kerja kenyamanan (status quo). Setiap dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten memiliki target indikator kinerjanya masing-masing yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) mereka.
Dalam menyusun program kerja tahunan, para aparatur di tingkat dinas cenderung lebih suka menggunakan metode peniruan (copy-paste) dari program tahun anggaran sebelumnya, dengan hanya mengubah angka nominal anggaran menyesuaikan inflasi. Pendekatan ini dianggap paling aman dari risiko kesalahan audit inspektorat maupun BPK.
Ketika hasil Musrenbang desa masuk, usulan-usulan baru tersebut menuntut dinas untuk mengubah perencanaan, melakukan survei lapangan baru, dan menyesuaikan skema pengadaan. Bagi birokrasi yang malas dan kaku, penyesuaian ini dianggap sebagai beban kerja tambahan yang merepotkan. Akibatnya, dokumen hasil Musrenbang desa sering kali hanya dijadikan pelengkap kotak saran formalitas dalam rapat, untuk kemudian diarsipkan secara permanen tanpa pernah diintegrasikan ke dalam program kerja riil dinas.
Langkah Nyata Menuju Perencanaan Berkeadilan
Membiarkan hasil Musrenbang desa terus-menerus diabaikan adalah tindakan berbahaya yang bisa mematikan partisipasi warga (civic apathy). Masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada proses demokrasi lokal dan enggan menghadiri forum-forum musyawarah di masa depan karena merasa suara mereka tidak pernah didengar. Perlu ada langkah konkret untuk membenahi sengkarut perencanaan ini:
- Penerapan Sistem e-Musrenbang yang Terintegrasi dan Mengunci Anggaran: Pemerintah daerah wajib menerapkan sistem perencanaan digital (e-Planning) yang transparan, di mana setiap usulan dari desa diberikan nomor pelacakan khusus (tracking number). Jika sebuah usulan dicoret di tingkat kecamatan atau kabupaten, sistem harus secara otomatis memberikan alasan penolakan teknis yang bisa diakses oleh masyarakat desa, guna menghindari pencoretan subjektif sepihak.
- Penetapan Kuota Anggaran Khusus Blok Sektoral (Block Grant) Desa: Pemda harus berani mengunci sebagian porsi belanja modal APBD khusus untuk membiayai hasil Musrenbang desa yang tidak bisa dicover oleh Dana Desa (DD). Pembagiannya dilakukan secara proporsional berbasis tingkat kemiskinan dan luas wilayah desa, sehingga desa tidak perlu mengemis berebut anggaran dengan proyek kota.
- Peningkatan Pendampingan Teknis bagi Aparatur Desa: Bappeda bersama dinas terkait harus aktif turun ke desa-desa untuk memberikan pelatihan penulisan proposal perencanaan pembangunan yang standar, baku, dan memenuhi syarat kelayakan teknis pengadaan bagi para perangkat desa.
Kesimpulan
Musrenbang desa yang jarang diakomodir dalam rencana kerja Pemda adalah bukti nyata bahwa otonomi daerah kita masih berjalan pincang. Kita telah berhasil membuat regulasi yang mewajibkan pelaksanaan musyawarah dari bawah, namun kita gagal membangun mentalitas birokrasi dan politisi di tingkat kabupaten yang mau mendengarkan dan menghormati hak-hak suara masyarakat paling bawah tersebut.
Sebuah rencana kerja pemerintah daerah tidak akan pernah memiliki legitimasi moral yang kuat jika disusun di atas pengabaian terhadap jeritan kebutuhan warga desa. Pembangunan yang sejati bukan tentang seberapa megah gedung-gedung yang berdiri di pusat kota, melainkan tentang seberapa cepat negara hadir menyelesaikan masalah-masalah dasar kemanusiaan di tingkat dusun dan desa. Sudah saatnya sistem perencanaan pembangunan kita dibebaskan dari dominasi transaksi politik pragmatis dan ego birokrasi. Pembaca tentu mendambakan hari di mana saat warga desa melangkah pulang dari balai desa setelah Musrenbang, mereka pulang dengan keyakinan penuh bahwa harapan mereka akan mewujud nyata dalam pembangunan daerah di dunia nyata.
