Humas LPKN

Humas LPKN

APBD dan Risiko Hukum

APBD dan Dimensi Hukumnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD sering dipahami hanya sebagai dokumen keuangan tahunan yang berisi angka-angka pendapatan dan belanja. Padahal, APBD memiliki dimensi hukum yang sangat kuat karena seluruh proses penyusunannya, penetapannya, pelaksanaannya, hingga pertanggungjawabannya…

BLUD dan Kerja Sama Pihak Ketiga

Mengapa Topik Ini Penting? Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD menjadi salah satu model pengelolaan pelayanan publik yang menonjol di banyak daerah karena fleksibilitas finansial dan operasionalnya. Fleksibilitas ini membuka peluang bagi BLUD untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga…

Opini BPK dan Maknanya

Mengapa Opini BPK Penting? Opini Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sering menjadi topik hangat setiap kali laporan keuangan pemerintah daerah atau lembaga negara dipublikasikan. Bagi banyak orang, opini BPK adalah semacam “label” mutu yang memberi tahu publik sejauh mana laporan…

Menyusun Laporan Keuangan BLUD

Mengapa Laporan Keuangan Penting? Laporan keuangan BLUD bukan sekadar kewajiban administrasi; ia adalah wujud akuntabilitas dan alat manajerial yang menentukan kepercayaan publik. Sebagai unit layanan yang diberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, BLUD harus mampu menunjukkan penggunaan sumber daya yang efisien,…

Mengapa Keuangan Daerah Rawan Masalah?

Uang Publik dan Kompleksitasnya Keuangan daerah selalu menjadi topik yang sensitif dan sering menimbulkan persoalan. Setiap tahun, berbagai masalah terkait anggaran daerah muncul ke permukaan, mulai dari rendahnya serapan anggaran, belanja yang tidak tepat sasaran, temuan pemeriksaan, hingga kasus hukum…

Perubahan APBD dan Tantangannya

Anggaran yang Tidak Pernah Benar-Benar Tetap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD sering dipahami sebagai dokumen keuangan yang sudah final setelah ditetapkan. Dalam praktik pemerintahan, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. APBD bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan seiring dengan…

Keuangan Daerah dan Risiko Hukum

Antara Anggaran dan Konsekuensi Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, pemerintah daerah menerjemahkan visi, janji politik, dan kebutuhan masyarakat ke dalam program dan kegiatan nyata. Namun, di balik…

Risiko Keuangan dalam BLUD

Fleksibilitas yang Mengandung Tantangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD hadir sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan. Dengan status BLUD, suatu unit kerja diberi ruang untuk mengelola pendapatan dan belanja secara lebih luwes dibandingkan satuan…

SIG dan Risiko Hukum

Teknologi yang Tidak Pernah Netral Sistem Informasi Geografis atau SIG semakin sering digunakan dalam pemerintahan, terutama di tingkat daerah. SIG dimanfaatkan untuk perencanaan tata ruang, pengelolaan aset, perencanaan infrastruktur, pengendalian lingkungan, hingga pelayanan publik berbasis lokasi. Di atas kertas, SIG…