Di lobi utama kantor Badan Kepegawaian Daerah itu, sebuah totem layar sentuh berbingkai baja antikarat berdiri tegak di samping pintu kaca otomatis. Di atas layar kaca berukuran empat puluh tiga inci itu, terpasang kamera pemindai wajah berbasis kecerdasan buatan (face recognition). Di sisi kanannya, stiker vinil mengilap bertuliskan slogan futuristik ditempel rapi: Absensi Digital Berbasis AI untuk Meningkatkan Disiplin Aparatur Menuju Birokrasi Kelas Dunia.
Waktu menunjukkan pukul tujuh lewat dua puluh sembilan menit pagi.
Ratusan pegawai negeri sipil berseragam khaki cokelat berdiri mengular hingga ke pelataran parkir luar. Satu per satu aparatur mendekatkan wajahnya ke arah lensa kamera. Namun, layar digital itu mendadak membeku, menampilkan lingkaran berputar warna kuning dengan pesan galat yang menjengkelkan: Koneksi Server Terputus, Silakan Coba Beberapa Saat Lagi.
Antrean seketika memanjang dan mulai riuh oleh gerutu pelan.
Petugas keamanan berseragam biru tua buru-buru berlari membawa sebuah meja lipat kayu dari dalam pos jaga. Di atas meja tersebut, ia meletakkan sebuah buku tulis bergaris tebal bersampul batik lusuh dan sebuah pulpen bertinta hitam yang diikat tali rafia ke kaki meja.
“Server internet dinas sedang gangguan dari pusat, Bapak-Ibu,” seru petugas satpam itu sambil melambaikan tangan. “Tolong absen manual saja dulu di buku ini, tulis nama, nomor induk pegawai, dan tanda tangan basah di kolom paling kanan.”
Para pegawai yang tadi menatap kamera canggih itu pun berdesakan maju, berebut pulpen bertali rafia demi membubuhkan tanda tangan manual di atas kertas bergaris sebelum jarum jam menyentuh pukul tujuh lewat tiga puluh menit.
Adegan menggelikan itu berlangsung di bawah sorot lampu lobi yang sejuk.
Hanya berselang beberapa kilometer dari insiden pulpen bertali rafia tersebut, ruang rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah di pusat kota baru saja menyetujui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Di dalamnya tercantum bab khusus tentang adopsi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), otomasi pelayanan perizinan, dan penerapan tata kelola pemerintahan cerdas berbasis data raya (big data).
Dua peristiwa yang bertolak belakang itu menyodorkan sebuah pertanyaan besar yang sangat menggelitik akal sehat publik: di tengah gelombang revolusi kecerdasan buatan yang sedang menyapu peradaban dunia, apakah pemerintah daerah di tanah air sebenarnya sudah siap melangkah ke era AI, ataukah semua ini baru sebatas parade kosmetik teknologi di atas fondasi birokrasi yang masih bermental manual?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut secara jujur, kita harus melihat bagaimana birokrasi daerah memperlakukan gelombang teknologi informasi selama dua dekade terakhir.
Sejak istilah e-government diperkenalkan pada awal era reformasi, disusul demam smart city satu dekade lalu, pola adopsi teknologi di kantor-kantor dinas pemerintah kabupaten dan kota hampir selalu seragam: fokus belanja proyek pengadaan barang fisik, tetapi buta pada tata kelola substansi sistem.
Setiap dinas berlomba-lomba mengalokasikan anggaran ratusan juta hingga miliaran rupiah dari kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membuat aplikasi komputer dan telepon pintar.
Dinas perhubungan membuat aplikasi informasi trayek angkutan umum. Dinas pariwisata membuat aplikasi direktori hotel dan kuliner lokal. Dinas pasar membuat aplikasi harga sembako harian. Dinas kesehatan membuat aplikasi pendaftaran antrean puskesmas.
Hasilnya adalah sebuah hutan belantara digital yang mengerikan.
Sebuah kabupaten berpenduduk satu juta jiwa bisa memiliki lebih dari seratus aplikasi digital yang berbeda-beda. Namun pergilah ke toko aplikasi di telepon pintar: sembilan puluh persen dari aplikasi-aplikasi pelat merah tersebut memiliki jumlah unduhan di bawah lima ratus kali, ulasan bintang satu dari warga yang frustrasi karena aplikasi sering mogok (crash), dan riwayat pembaruan terakhir yang tercatat tiga tahun silam.
Aplikasi-aplikasi itu dibuat hanya untuk memenuhi target indikator kinerja output proyek dinas, dibanggakan saat seremonial peluncuran oleh kepala daerah, lalu dibiarkan mati suri di dasar kuburan digital setelah anggaran pemeliharaannya habis di tahun anggaran berikutnya.
Sekarang, bayangkan apa yang terjadi ketika tren kecerdasan buatan tiba-tiba meledak di panggung global.
Birokrasi daerah yang belum tuntas membereskan kekacauan ratusan aplikasinya yang mangkrak itu mendadak latah menyisipkan label “AI” di setiap proposal pengadaan anggarannya.
Kamera pengawas lalu lintas biasa kini dilabeli CCTV AI. Layanan pesan otomatis penjawab pesan warga di situs web dinas yang sebenarnya hanya berupa bot teks sederhana (rule-based chatbot) dibaptis dengan nama mentereng Layanan Asisten Virtual Cerdas Berbasis Pembelajaran Mesin.
Labelnya melompat puluhan tahun ke masa depan, namun logika kerja yang menggerakkannya di belakang layar tetaplah logika pengadaan proyek belanja modal tahunan: yang penting barangnya dibeli, anggarannya terserap seratus persen, dan ada prasasti inovasi yang bisa dipamerkan ke hadapan tim penilai kementerian di Jakarta.
Padahal, kecerdasan buatan bukanlah aplikasi sulap mandiri yang bisa bekerja secara ajaib tanpa bahan bakar.
Bahan bakar utama dari setiap sistem kecerdasan buatan di dunia adalah satu: data yang bersih, terstruktur, terstandardisasi, dan terintegrasi secara berkelanjutan.
Tanpa pasokan data yang berkualitas tinggi, algoritma kecerdasan buatan secanggih apa pun buatan Silicon Valley hanya akan menjadi mesin pembuat sampah otomatis (garbage in, garbage out).
Dan di titik data inilah letak kerapuhan paling fatal dari seluruh struktur pemerintahan daerah kita hari ini.
Kunjungi kantor dinas sosial di sebuah kabupaten, lalu mintalah data kemiskinan ekstrem warga berbasis nama dan alamat lengkap. Kemudian, berjalanlah lima puluh meter ke kantor dinas kesehatan di seberang lapangan, lalu mintalah data keluarga penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Terakhir, pergilah ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk meminta data agregat nomor induk kependudukan di wilayah yang sama.
Bandingkan ketiga lembar data tersebut di atas meja kerja yang sama.
Hampir bisa dipastikan, angka totalnya tidak akan pernah ada yang cocok.
Nama seorang warga miskin di dinas sosial dieja berbeda dengan catatan di dinas kependudukan. Alamat rumah yang tercatat di dinas kesehatan sudah pindah domisili dua tahun lalu tetapi masih terdaftar menerima subsidi. Bahkan ada data warga yang sudah meninggal dunia lima tahun silam namun namanya masih rutin muncul sebagai penerima bantuan sosial pangan di aplikasi kementerian.
Data di tingkat daerah masih berupa kepulauan-kepulauan yang terisolasi dan saling mengunci diri.
Setiap dinas memelihara basis datanya sendiri di komputer kantor masing-masing, menggunakan format berkas yang berbeda-beda—sebagian masih berupa tumpukan kertas formulir manual di dalam map ordner, sebagian berupa lembar kerja Excel yang rumus hitungannya sering salah ketik, dan sebagian tersimpan di peladen lokal yang tidak memiliki standar keamanan siber.
Lebih parah lagi, feodalisme kepemilikan data antarinstansi masih mengakar sangat kuat. Kepala dinas menganggap data warga binaannya sebagai rahasia kekuasaan privat yang pantang dibagikan ke dinas lain, karena khawatir anggarannya dipangkas atau kewenangannya diambil alih oleh instansi tetangga.
Jika pemerintah daerah belum mampu menyatukan dan membersihkan data kependudukan, kesehatan, dan tata ruangnya sendiri ke dalam satu format standar yang akurat, bagaimana mungkin mereka bermimpi menyerahkan pengambilan keputusan strategis daerah kepada algoritma pembelajaran mesin kecerdasan buatan?
Menerapkan AI di atas tumpukan data daerah yang berantakan dan tumpang tindih sama berbahayanya dengan memasang mesin jet pesawat tempur supersonik pada sebuah gerobak kayu tua yang rodanya sudah oleng.
Tantangan kedua yang tidak kalah berat dan menjadi jurang pemisah abadi terletak pada kesiapan sumber daya manusia di dalam mesin birokrasi daerah itu sendiri.
Menerapkan ekosistem kecerdasan buatan dalam tata kelola pemerintahan publik bukan sekadar urusan menjadi pengguna (end-user) dari perangkat lunak yang dibeli dari vendor swasta.
Pemerintah daerah membutuhkan aparatur yang memiliki literasi komputasi yang mendalam: analis data yang paham cara membersihkan basis data skala besar, insinyur perangkat lunak yang mengerti arsitektur keamanan siber dan pemeliharaan peladen, serta perencana kebijakan publik yang memiliki kecakapan etik untuk membaca bias algoritma (algorithmic bias).
Mari kita tengok profil riil aparatur sipil negara di ratusan pemerintah kabupaten dan kota di tanah air.
Buka formasi jabatan kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia daerah. Mayoritas pegawai teknis di dinas-dinas daerah adalah lulusan ilmu administrasi negara, ilmu sosial, manajemen umum, atau sarjana hukum. Tenaga fungsional pranata komputer di kantor dinas komunikasi dan informatika jumlahnya sangat terbatas—sering kali hanya dua atau tiga orang di setiap dinas—dan tugas keseharian mereka lebih banyak dihabiskan untuk memperbaiki kabel proyektor ruang rapat yang longgar, memformat ulang laptop pejabat yang terkena virus, atau mencetak spanduk ucapan hari raya untuk media sosial pimpinan.
Lulusan-lulusan terbaik bidang ilmu komputer, kecerdasan buatan, dan sains data dari universitas terkemuka di tanah air tidak pernah melirik kantor pemerintah kabupaten di daerah sebagai tempat berkarier.
Mengapa? Karena sistem hierarki kepegawaian negeri sipil di daerah tidak dirancang untuk menghargai keahlian teknis spesifik.
Seorang insinyur perangkat lunak brilian yang direkrut menjadi pegawai negeri di daerah akan dimasukkan ke dalam golongan kepangkatan standar dengan gaji pokok yang kaku. Jenjang kariernya ditentukan oleh senioritas usia, loyalitas kepada atasan politis, dan ketebalan berkas angka kredit administratif, bukan oleh seberapa tangguh arsitektur data yang ia bangun untuk melayani masyarakat.
Di pasar kerja swasta atau industri teknologi multinasional, seorang ahli kecerdasan buatan pemula bisa mendapatkan gaji puluhan juta rupiah sebulan dengan lingkungan kerja yang egaliter dan fleksibel.
Sementara di kantor dinas daerah, mereka dituntut memakai seragam dinas beremblem kaku, mengikuti apel pagi di bawah terik matahari, mengisi buku presensi manual saat server internet mati, dan diperintah oleh kepala seksi senior yang bahkan tidak mengerti bedanya jaringan internet serat optik dengan sambungan nirkabel biasa.
Kesenjangan kapasitas sumber daya manusia ini membuat pemerintah daerah mengalami ketergantungan yang sangat fatal dan berbahaya pada pihak ketiga: vendor konsultan teknologi swasta.
Setiap kali ada proyek digitalisasi atau adopsi sistem kecerdasan buatan, dinas teknis sepenuhnya pasrah pada apa pun yang disodorkan oleh vendor rekanan lelang pengadaan.
Pejabat pembuat komitmen tidak mampu memverifikasi apakah algoritma yang dibeli seharga ratusan juta rupiah itu benar-benar memiliki kapasitas pembelajaran mesin yang adaptif, atau sekadar skrip kode pemrograman biasa yang diunduh gratis dari internet lalu dibungkus ulang dengan antarmuka grafis yang menarik.
Ketika kontrak kerja sama proyek dengan vendor selesai di akhir tahun anggaran dan terjadi kerusakan sistem pada aplikasi tersebut, para pegawai dinas hanya bisa terdiam bingung di depan layar monitor karena tidak ada satu pun aparatur lokal yang memegang akses kode sumber (source code) atau memiliki keahlian teknis untuk memperbaikinya.
Pemerintah daerah tidak sedang mengadopsi kecerdasan buatan; mereka hanya sedang menjadi konsumen pasif dari industri penjualan perangkat lunak yang pintar memanfaatkan ketidaktahuan para birokrat daerah.
Lalu bagaimana dengan dimensi etika publik, keadilan sosial, dan perlindungan privasi warga negara di era otomasi algoritma?
Di negara-negara maju, perdebatan terbesar tentang penggunaan kecerdasan buatan di sektor pemerintahan bukan lagi soal apakah komputernya bisa berjalan atau tidak, melainkan menyangkut akuntabilitas moral: apakah algoritma tersebut adil bagi masyarakat kecil?
Bayangkan sebuah skenario nyata yang sangat mungkin terjadi dalam beberapa tahun ke depan di sebuah daerah:
Pemerintah kabupaten menerapkan sistem kecerdasan buatan untuk menentukan siapa saja warga yang berhak menerima bantuan sosial tunai atau siapa warga yang berhak mendapatkan jaminan beasiswa pendidikan daerah. Algoritma komputer dilatih menggunakan data riwayat pembayaran listrik, lokasi koordinat rumah, kepemilikan sepeda motor, dan jejak transaksi digital perbankan.
Suatu hari, sistem kecerdasan buatan tersebut mencoret nama seorang janda tua miskin dari daftar penerima beras bantuan cadangan pangan.
Alasannya terbaca di sistem komputer: tingkat konsumsi listrik rumah janda tersebut mendadak melonjak melampaui batas batas ambang kemiskinan pada bulan lalu.
Algoritma komputer tidak pernah tahu bahwa lonjakan listrik itu terjadi bukan karena janda tua itu membeli pendingin ruangan baru atau kulkas dua pintu, melainkan karena anak lelakinya yang menderita asma akut sedang kritis di kamar dan terpaksa menggunakan mesin nebulizer bantuan pinjaman puskesmas siang dan malam demi bisa bertahan hidup.
Janda tua itu datang ke kantor dinas sosial sambil menangis, menanyakan mengapa namanya dicoret dari daftar penerima beras.
Dan seorang pejabat dinas di balik meja kaca dengan santai mengangkat kedua bahunya, lalu memberikan jawaban yang dingin tanpa rasa bersalah:
“Mohon maaf, Bu. Bukan kami yang mencoret nama Ibu. Sistem kecerdasan buatan di server pusat yang menilai data Ibu sudah tidak memenuhi syarat kriteria kemiskinan. Kami hanya menjalankan apa yang diputuskan oleh aplikasi komputer.”
Inilah ancaman paling mengerikan dari adopsi teknologi yang prematur di lingkungan birokrasi: kecerdasan buatan dijadikan sebagai tameng baru bagi kekuasaan untuk melepaskan tanggung jawab moral kemanusiaannya.
Ketika keputusan administratif publik didelegasikan kepada algoritma hitam (black-box algorithm) yang proses penalarannya tidak bisa dijelaskan secara transparan kepada publik, maka keadilan bagi masyarakat miskin akan mati secara perlahan di tangan sistem kode biner komputer yang tidak memiliki hati nurani, tidak memiliki empati, dan tidak bisa diajak berdialog.
Jika pemerintah daerah benar-benar ingin mempersiapkan diri menghadapi era kecerdasan buatan secara bermartabat dan berdampak nyata bagi warganya, arah prioritas kebijakan harus dibalik secara radikal.
Berhentilah menghabiskan uang APBD untuk membeli gimik-gimik teknologi yang terdengar canggih di atas kertas seminar tetapi tidak memiliki fondasi operasional di dunia nyata.
Langkah pertamanya menuntut keberanian untuk menuntaskan pekerjaan rumah yang paling membosankan dan melelahkan: tata kelola dan interoperabilitas data tunggal daerah (data governance).
Bupati dan wali kota harus mengeluarkan peraturan kepala daerah yang tegas dan mengikat: runtuhkan dinding pemisah antar-kerajaan dinas. Wajibkan seluruh organisasi perangkat daerah menyatukan seluruh basis data kependudukan, perpajakan, perizinan, dan pelayanan sosial ke dalam satu peladen integrasi data terpusat di bawah koordinasi dinas komunikasi dan informatika serta Bappeda.
Bersihkan datanya dari catatan fiktif, buang data ganda, perbaiki alamat koordinat fisiknya di atas peta bumi, dan gunakan format data terbuka yang terstandarisasi secara nasional.
Tanpa adanya basis data daerah yang bersih dan terhubung secara waktu nyata, mimpi tentang penerapan kecerdasan buatan di kantor pemerintah daerah hanyalah angan-angan kosong di siang bolong.
Langkah kedua: lakukan perombakan radikal dalam manajemen talenta kepegawaian daerah.
Buka formasi khusus bagi tenaga-tenaga profesional rekayasa perangkat lunak dan arsitektur data melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan skema remunerasi berbasis keahlian pasar yang kompetitif. Berikan ruang otonomi kerja yang luas bagi para talenta digital muda tersebut untuk berkreasi di dalam birokrasi, tanpa dibebani kewajiban administratif kepangkatan yang kaku atau rutinitas seremonial yang mematikan nalar kritis.
Pemerintah daerah harus memiliki kedaulatan teknologi di tangannya sendiri, bukan terus-menerus menjadi sandera kontrak vendor konsultan swasta yang memperlakukan kas daerah layaknya mesin anjungan tunai mandiri tahunan.
Langkah ketiga: terapkan kecerdasan buatan pada urusan-urusan yang paling konkret meringankan beban penderitaan hidup rakyat banyak.
Gunakan teknologi pembelajaran mesin untuk hal-hal yang benar-benar memecahkan masalah mendasar di lapangan: gunakan analisis citra satelit AI untuk mendeteksi alih fungsi lahan sawah produktif secara otomatis sebelum terlanjur dibeton pengembang properti nakal.
Gunakan algoritma prediktif untuk memetakan titik-titik rawan genangan banjir dan kebocoran pipa air bersih PDAM di bawah aspal jalan raya sebelum jalanan ambles. Serta gunakan otomasi data untuk memotong rantai perizinan izin usaha mikro dari yang semula memakan waktu berminggu-minggu menjadi hitungan menit secara transparan tanpa perlu uang pelicin di bawah meja.
Teknologi kecerdasan buatan semestinya dipakai untuk memerdekakan rakyat dari jeratan birokrasi yang lamban, bukan dipakai untuk mempertebal tirai kesombongan aparatur di hadapan warga kecil.
Jarum jam dinding di lobi kantor Badan Kepegawaian Daerah itu akhirnya bergeser menunjukkan pukul delapan tepat pagi.
Antrean ratusan pegawai berseragam khaki cokelat perlahan-lahan mulai surut. Buku tulis bergaris tebal bersampul batik lusuh di atas meja lipat tadi kini telah penuh sesak oleh coretan tinta hitam: ratusan paraf tangan yang saling bertumpuk, beberapa lembar kertasnya kusut dan robek di bagian sudut akibat tergesek lengan kemeja yang berdesak-desakan.
Petugas satpam berpeci hitam menarik napas lega. Ia merapikan meja lipatnya, mengikat kembali pulpen bertali rafia ke gagang meja, lalu memasukkan buku absen manual itu ke dalam laci pos penjagaan untuk diserahkan ke ruang bidang disiplin pegawai di lantai dua.
Di samping pos satpam itu, totem layar sentuh canggih berbingkai baja antikarat seharga puluhan juta rupiah itu masih berdiri membisu.
Layarnya yang mahal masih memancarkan pendar cahaya kebiruan yang redup, dengan lingkaran kecil warna kuning yang terus berputar-putar tanpa henti di tengah tulisan huruf kapital yang angkuh: Menghubungkan ke Server Pusat…
Apakah pemerintah daerah sudah siap menghadapi era kecerdasan buatan?
Jawabannya tidak terletak pada seberapa canggih merek kamera sensor wajah yang terpajang di lobi kantor dinas. Jawabannya tidak tertulis pada seberapa banyak kata “AI” yang disisipkan oleh konsultan dalam dokumen perencanaan jangka menengah bupati.
Jawabannya terpampang sangat jelas pada seutas tali rafia biru yang mengikat sebuah pulpen murah di atas meja lipat kayu darurat itu:
Sebuah pengingat yang sangat telanjang bahwa sejauh apa pun jargon teknologi dilontarkan ke angkasa oleh para pejabat di atas panggung pidato, birokrasi daerah kita pada hakikatnya masih berpijak di atas tanah peradaban yang rapuh—peradaban yang masih tertatih-tatih membereskan urusan kabel internet yang putus, data kependudukan yang tumpang tindih, dan mentalitas aparatur yang masih gagap membedakan antara kemajuan peradaban yang sejati dan sekadar pameran mainan baru di etalase kekuasaan.
