Gelas kaca bening berlepotan noda lingkaran ampas kopi hitam itu tergeletak di samping asbak seng yang penuh sesak puntung rokok filter. Waktu baru saja merambat melewati pukul sepuluh pagi. Sinar matahari mulai menyengat teras warung kopi di perempatan jalan lingkar kabupaten, memanaskan debu aspal yang beterbangan disapu truk gandeng.
Di atas bangku kayu panjang yang paku-pakunya sudah goyang, empat pemuda duduk melingkar. Usia mereka nyaris seragam: awal dua puluhan tahun. Dua orang masih mengenakan celana pendek kolor dan sandal jepit jepit tipis, dua lainnya mengenakan jaket bertudung hitam yang resletingnya rusak.
Tidak ada yang memegang cangkul. Tidak ada yang membawa tas kerja beroda. Tidak ada pula yang memegang buku catatan kuliah.
Mata mereka berempat kompak menatap layar telepon pintar masing-masing yang layarnya retak di sana-sini. Jari jempol mereka bergerak lincah menekan layar kaca, diiringi suara riuh efek dentuman senjata otomatis dari gim daring tembak-menembak yang disambungkan lewat jaringan nirkabel gratisan milik warung kopi.
Salah seorang dari mereka bernama Irfan, usianya dua puluh tiga tahun. Dua tahun silam, ia menamatkan pendidikan di sebuah Sekolah Menengah Kejuruan favorit jurusan teknik otomotif dengan predikat nilai praktik yang cukup memuaskan.
“Sudah kirim lamaran ke mana-mana, Mas,” gumam Irfan tanpa mengalihkan pandangannya dari layar ponsel. “Pabrik sepatu di kawasan industri minta syarat pengalaman kerja dua tahun. Dealer motor bekas cuma buka lowongan marketing lepas tanpa gaji pokok. Pabrik perakitan elektronik menolak berkas saya karena tinggi badan kurang dua sentimeter. Sekarang daripada bengong di rumah dimarahi bapak tiap pagi, ya mending nongkrong di sini main gim sampai sore.”
Di seberang jalan raya tempat Irfan bermain gim, dinding pagar kantor bupati terpampang megah. Di sana terpasang baliho kain raksasa bergambar senyum ramah pejabat daerah dengan tulisan mencolok berhuruf kapital: Menyambut Bonus Demografi Menuju Generasi Emas Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.
Kontras yang begitu tajam itu menghadirkan sebuah perdebatan klasik yang kerap diperdebatkan di ruang-ruang seminar kampus dan rapat kerja komisi dewan: ketika jutaan anak muda di daerah terperangkap dalam pengangguran terbuka menahun, apakah ini murni penyakit ekonomi akibat kegagalan pasar kerja, ataukah bom waktu sosial yang lahir dari pergeseran tatanan moral dan budaya?
Mari kita bedah terlebih dahulu sudut pandang mereka yang memvonis fenomena ini murni sebagai masalah sosial dan kultur generasi.
Di mata generasi tua, para purnawirawan birokrat, dan sebagian kalangan pengusaha lokal, pengangguran di kalangan pemuda masa kini kerap dituding sebagai akibat dari merosotnya etos kerja (work ethic).
Narasi yang sering diulang di meja-meja diskusi ruang dinas terdengar sangat menghakimi: anak muda zaman sekarang dicap manja, bermental lembek, tidak tahan banting, dan terlalu banyak menuntut (choosy generation).
Para sesepuh sering membandingkan keadaan hari ini dengan dekade 1980-an atau 1990-an. Dulu, seorang lulusan sekolah menengah tidak akan malu mencangkul di sawah berlumpur, menjadi kuli panggul karung semen di pelabuhan, atau mengayuh gerobak es puter keliling kampung demi menyambung hidup keluarganya. Kerja keras fisik tanpa gengsi dipandang sebagai lencana kehormatan seorang lelaki muda.
Hari ini, penetrasi budaya digital dan media sosial telah merombak total lanskap psikologis generasi muda di daerah.
Setiap detik, anak-anak muda di pelosok kecamatan menelan tayangan konten video pendek di internet: gaya hidup para pesohor ibu kota yang memamerkan kemewahan instan, anak-anak muda yang mengaku meraup puluhan juta rupiah hanya dengan duduk di depan laptop di kafe estetik, serta narasi tentang kebebasan finansial tanpa perlu bermandikan keringat di bawah terik matahari.
Paparan visual yang tanpa henti itu melahirkan sindrom ketidaksesuaian status sosial (status dissonance).
Banyak pemuda berijazah SMK atau diploma merasa gengsi jika harus memegang cangkul di ladang milik orang tuanya atau menjadi pelayan di warung tegal pinggir jalan. Ada perasaan malu sosial yang menyiksa di depan teman-teman sebayanya jika foto mereka di media sosial tidak mencerminkan gaya hidup kaum pekerja kantoran modern berkerah putih.
Akibatnya, muncullah lapisan pengangguran sukarela (voluntary unemployment).
Mereka lebih memilih menumpang hidup pada pensiunan kakeknya atau mengandalkan kiriman uang beras orang tuanya di desa, sembari menanti datangnya “pekerjaan ideal” yang tidak pernah kunjung tiba. Waktu luang yang membentang luas tanpa aktivitas produktif itu perlahan-lahan mengikis disiplin hidup, memupuk kebiasaan begadang malam hari, dan menumbuhkan kepasrahan fatalistik yang menggerogoti ketahanan mental keluarga.
Jika ditarik dari benang merah ini, pengangguran tampak sangat meyakinkan sebagai penyakit sosial kultural: sebuah krisis nilai di mana ambisi gaya hidup melompat terlalu tinggi melampaui kerelaan untuk berlelah-lelah dari bawah.
Namun, berhenti pada kesimpulan bahwa anak muda menganggur semata-mata karena mereka “malas dan gengsian” adalah sebuah kejahatan analisis yang sangat dangkal dan menipu nurani.
Mari kita balik koin ini ke sisi lainnya, di mana hukum-hukum besi ekonomi bekerja dengan sangat dingin, kejam, dan struktural.
Anak muda di daerah bukan menganggur karena mereka tidak mau bekerja; mayoritas dari mereka menganggur karena struktur ekonomi kita hari ini memang gagal menciptakan ruang hidup yang memadai bagi generasi baru pencari nafkah.
Tengok anatomi pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah dalam satu dekade terakhir.
Angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto di atas kertas laporan statistik kementerian mungkin tampak gagah bertengger di kisaran lima persen. Para pejabat menepuk dada membanggakan stabilitas makroekonomi daerahnya.
Namun buka isi perut dari angka lima persen tersebut.
Pertumbuhan ekonomi kita hari ini adalah pertumbuhan yang miskin daya serap tenaga kerja (jobless growth). Motor penggerak ekonomi digerakkan oleh sektor-sektor yang sangat padat modal (capital intensive): pertambangan nikel skala besar, industri smelter otomatisasi, sektor jasa keuangan digital, dan proyek-proyek infrastruktur beton yang dikerjakan oleh mesin-mesin hidrolik raksasa.
Satu triliun rupiah investasi yang masuk ke sektor pertambangan atau industri peleburan logam berteknologi tinggi hari ini hanya mampu menyerap puluhan hingga ratusan tenaga kerja spesifik dengan sertifikasi langka.
Bandingkan dengan era dekade 1990-an, di mana satu triliun rupiah investasi yang masuk ke sektor padat karya (labor intensive) seperti pabrik tekstil, industri garmen, pengolahan kayu, dan manufaktur alas kaki mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja berijazah sekolah menengah dalam sekali buka pintu gerbang.
Tragisnya, sektor-sektor manufaktur padat karya di daerah-daerah justru bertumbangan satu per satu dalam beberapa tahun terakhir. Mereka dihantam oleh serbuan produk barang konsumsi impor murah ilegal dari luar negeri, tingginya biaya logistik antarpulau yang compang-camping, serta ketidakpastian aturan ketenagakerjaan daerah.
Pintu gerbang industri padat karya tertutup rapat, sementara setiap tahun kalender melahirkan lebih dari tiga juta angkatan kerja baru yang keluar dari pintu gerbang SMK, SMA, dan universitas di seluruh penjuru negeri.
Ini adalah hukum fisika pasar yang sederhana: wadah penampungnya menyusut drastis, sementara debit air yang dialirkan dari hulu terus membesar tanpa henti.
Menyalahkan jutaan pemuda yang menganggur di tengah struktur ekonomi yang tidak menyediakan lapangan kerja manufaktur massal sama tidak adilnya dengan menyalahkan ribuan penumpang yang tidak kebagian kursi di stasiun kereta api yang hanya menyediakan satu gerbong tua.
Kegagalan ekonomi kedua yang menjadi dinding penghalang paling kokoh adalah jurang pemisah abadi antara dunia pendidikan dan realitas industri (education-industry mismatch).
Setiap tahun, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan membanggakan angka lulusan sekolah menengah kejuruan yang melimpah. SMK digadang-gadang sebagai peluru perak untuk memotong rantai pengangguran usia muda: sekolah yang mendidik anak-anak langsung siap kerja dengan keterampilan praktis.
Namun pergilah ke ruang-ruang bengkel praktik SMK di banyak kabupaten terpencil.
Di sana, para murid jurusan teknik kendaraan ringan masih diajari membongkar mesin mobil berbahan bakar bensin karburator manual model dekade 1990-an. Mesin peraga yang ada di meja praktik sudah karatan, dibeli memakai dana bantuan pusat belasan tahun silam.
Sementara di luar pagar sekolah, industri otomotif modern telah bertransformasi total: mesin-mesin mobil hari ini dikendalikan oleh unit kontrol elektronik (Electronic Control Unit), sistem injeksi presisi komputer, sensor hibrida, hingga sistem propulsi baterai mobil listrik bertegangan tinggi.
Sekolah melahirkan lulusan dengan keterampilan masa lalu, sementara industri di bursa kerja menuntut keterampilan masa depan.
Ketika para lulusan SMK itu melamar ke pabrik modern, mereka ditolak mentah-mentah di meja uji keterampilan teknis karena tidak mampu mengoperasikan mesin kendali numerik komputer (CNC) atau perangkat lunak desain industri mutakhir.
Kurikulum pendidikan di daerah bergerak lamban dan kaku layaknya kura-kura tua yang terikat rantai birokrasi kementerian di Jakarta, sementara kebutuhan pasar industri swasta melesat kencang layaknya mobil balap formula.
Anak-anak muda ini adalah korban dari sebuah sistem pendidikan nasional yang menipu mereka: memungut SPP dan biaya seragam selama tiga tahun penuh, memberi mereka selembar ijazah bertinta emas, tetapi membekali mereka dengan keterampilan usang yang sudah tidak laku dijual di pasar tenaga kerja modern.
Lalu bagaimana kedua pusaran masalah ini—ekonomi dan sosial—bertemu dan saling mengunci menjadi sebuah spiral kehancuran di tingkat masyarakat akar rumput?
Di sinilah letak tragedi kemanusiaannya yang sesungguhnya: masalah ekonomi yang dibiarkan membusuk tanpa penyelesaian struktural akan selalu bermutasi menjadi bencana sosial yang mengerikan, dan bencana sosial itu pada gilirannya akan mematikan potensi pertumbuhan ekonomi di masa depan.
Mari kita telusuri apa yang terjadi ketika seorang pemuda seperti Irfan menganggur selama dua atau tiga tahun berturut-turut di kampungnya.
Fase awalnya bermula dari guncangan ekonomi keluarga: pendapatan rumah tangga orang tuanya terkuras habis hanya untuk membiayai makan dan bensin sang anak tanpa ada pemasukan timbal balik.
Namun memasuki tahun kedua, racun sosial mulai merembes masuk ke dalam jiwa pemuda tersebut.
Rasa percaya dirinya runtuh berkeping-keping. Muncul perasaan malu yang mendalam saat berhadapan dengan sanak saudara di hari raya. Tekanan mental dan rasa frustrasi yang terpendam di dalam kamar sempit perlahan-lahan bertransformasi menjadi keputusasaan akut (chronic despair).
Dari keputusasaan inilah ekosistem kriminalitas lokal mendapatkan pasokan bahan bakar manusianya yang paling segar dan murah.
Anak-anak muda yang kehilangan harapan ekonomi ini menjadi mangsa empuk bagi sindikat perjudian daring ilegal. Mereka tergiur janji kemenangan instan di layar ponsel, mempertaruhkan uang saku terakhirnya, lalu terjerat ke dalam lingkaran utang pinjaman daring ilegal dengan bunga harian yang mencekik leher.
Ketika utang pinjol menumpuk dan teror penagih utang mulai menggedor pintu rumah orang tuanya, naluri bertahan hidup yang gelap pun mengambil alih.
Angka pencurian kendaraan bermotor di permukiman warga melonjak. Penjambretan jalanan di jalan lingkar luar kota merajalela. Peredaran narkoba jenis sabu-sabu paket hemat menyusup ke pos-pos ronda pemuda, karena menjadi kurir narkoba menawarkan uang tunai cepat yang tidak pernah bisa diberikan oleh bursa kerja resmi milik dinas tenaga kerja pemerintah daerah.
Lebih dari itu, jutaan pemuda yang menganggur dan marah ini adalah biomassa politik yang sangat mudah disulut api kebencian.
Mereka menjadi serdadu bayaran bagi organisasi kemasyarakatan lokal yang gemar memeras proyek pembangunan, menjadi laskar premanisme tambang liar, atau menjadi simpatisan kelompok ekstremis yang menjanjikan utopia perlawanan terhadap ketidakadilan sistem negara.
Bonus demografi yang semestinya menjadi jendela emas bagi republik ini untuk melompat menjadi negara maju, di tangan salah kelola ekonomi dan sosial, justru bermutasi menjadi bencana demografi (demographic disaster) yang mengoyak stabilitas keamanan dan tatanan moral masyarakat dari dalam.
Jika pemerintah daerah dan pusat benar-benar ingin memutus rantai setan pengangguran usia muda ini, perdebatan kusir tentang “apakah ini masalah sosial atau masalah ekonomi” harus segera dihentikan.
Keduanya adalah dua kepala dari satu naga raksasa yang sama. Pendekatannya tidak bisa lagi mengandalkan acara bursa kerja mini tahunan di halaman kantor dinas yang hanya menjadi panggung seremonial bagi-bagi brosur lowongan kerja staf kasir toko.
Langkah pertama menuntut keberanian radikal di sektor perizinan dan investasi ekonomi lokal.
Bupati dan wali kota tidak boleh lagi silau pada nilai triliunan rupiah dari investasi industri padat modal yang minim penyerapan tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah harus memberikan karpet merah, insentif pemotongan pajak daerah, dan jaminan pasokan lahan murah bagi industri-industri manufaktur padat karya, industri pengolahan hasil pertanian pangan (agro-industry), dan industri kreatif digital yang memiliki komitmen mengikat secara hukum untuk menyerap tenaga kerja lokal minimal delapan puluh persen dari total kebutuhan karyawannya.
Langkah kedua: lakukan perombakan total ekosistem vokasi daerah melalui skema kemitraan ganda yang nyata (dual vocational training).
Hentikan kebiasaan SMK dan Balai Latihan Kerja (BLK) daerah merancang silabus pembelajarannya sendiri di balik meja guru. Serahkan ruang bengkel SMK kepada asosiasi industri dan manufaktur swasta di daerah tersebut.
Biarkan pabrik-pabrik lokal yang menentukan jenis mesin apa yang harus dipasang di laboratorium sekolah, biarkan para mekanik senior industri yang mengajar langsung di depan kelas, dan buat kontrak penyerapan kerja otomatis sejak siswa duduk di bangku kelas dua kejuruan.
Sekolah kejuruan harus bertransformasi menjadi anak tangga langsung menuju lantai pabrik, bukan pabrik pencetak ijazah hampa yang melepaskan anak-anak didiknya ke jalanan tanpa keterampilan terapan yang nyata.
Langkah ketiga: bangun jembatan permodalan mikro dan pendampingan inkubasi wirausaha yang memanusiakan anak muda.
Tidak semua anak muda di daerah berhasrat menjadi buruh pabrik berkerah kaku. Banyak di antara mereka memiliki energi kewirausahaan yang meluap-luap: ingin membuka bengkel kustom motor, mengolah kopi lokal, bertani hortikultura presisi menggunakan hidroponik, atau merintis agensi kreatif pembuatan konten digital.
Namun ide-ide segar itu mati lemas di awal karena ketiadaan modal awal dan ketiadaan ruang kerja bersama.
Pemerintah daerah memegang kendali atas bank daerah dan ratusan aset gedung tua milik pemda yang terbengkalai. Buka gedung-gedung dinas yang mangkrak itu menjadi ruang inkubasi bisnis bersama (coworking and creative hub) yang dilengkapi internet cepat gratis. Salurkan modal kerja tanpa agunan fisik melalui BPR daerah dengan bunga yang disubsidi APBD, dan dampingi mereka dengan mentor bisnis profesional yang mengajarkan manajemen arus kas dan strategi rantai pasok pasar.
Beri anak-anak muda ini panggung untuk berkarya, beri mereka modal untuk memutar idenya, dan lindungi usaha rintisan mereka dari pemerasan oknum-oknum aparat dan preman lokal.
Matahari siang mulai merayap tepat di atas atap seng warung kopi di perempatan jalan lingkar itu. Udara terasa kian panas membakar kulit. Debu jalanan beterbangan pekat setiap kali ada bus antarkota melaju kencang menyalip truk gandeng di tikungan jalan.
Suara tembakan otomatis dari pengeras suara ponsel pintar Irfan mendadak berhenti. Layar ponselnya menampilkan tulisan huruf merah besar: Defeat. Permainan gim daringnya berakhir dengan kekalahan.
Irfan meletakkan ponselnya yang panas di atas meja kayu yang lengket oleh tumpahan air manis. Ia menyeruput sisa kopi hitamnya yang kini telah dingin menyisakan ampas tebal di dasar gelas.
Matanya menatap kosong ke arah deretan truk kontainer yang melintas di depannya membawa muatan peti kemas ekspor menuju pelabuhan besar di utara. Truk-truk itu membawa barang-barang bernilai ratusan miliar rupiah hasil olahan pabrik-pabrik modern di kawasan industri pinggiran kota.
Namun bagi Irfan dan jutaan pemuda seusianya yang duduk membisu di ribuan warung kopi di seluruh penjuru negeri, deru mesin truk kontainer itu hanyalah suara bising yang lewat di depan mata mereka tanpa meninggalkan sepeser pun rupiah di saku celananya.
Anak muda menganggur pada akhirnya bukan sekadar baris angka statistik pengangguran terbuka di buku Badan Pusat Statistik. Anak muda menganggur juga bukan semata-mata cerminan keluhan moral para orang tua di meja makan keluarga.
Anak muda menganggur adalah sebuah dakwaan terbuka terhadap ketidakmampuan peradaban kita dalam menyambungkan antara melimpahnya tenaga muda yang penuh potensi dengan kebutuhan riil pembangunan bangsanya sendiri.
Dan selama negara hanya sibuk memamerkan baliho Generasi Emas di atas trotoar sembari membiarkan anak-anak mudanya membusuk dalam keputusasaan di warung-warung kopi pinggir jalan, maka jutaan pemuda itu akan terus menjadi saksi bisu dari sebuah mimpi besar yang melayang tinggi di angkasa—mimpi yang indah di dalam pidato para pejabat, namun runtuh dan terkubur di bawah puntung-puntung rokok yang berserakan di atas lantai berdebu tanah airnya sendiri.
