Pukul enam pagi di sebuah halte bus kota yang atap sengnya berlubang sebesar ember. Hujan gerimis semalam masih menyisakan genangan air cokelat di pinggir jalan raya, tepat di depan trotoar tempat belasan orang berdiri merapatkan jaket masing-masing.
Ada seorang karyawati pabrik garmen yang matanya masih merah menahan kantuk. Ada seorang bapak paruh baya yang memegangi tas ransel hitam kusam berisi contoh kain dagangan. Ada pula dua anak berseragam putih-abu-abu yang sesekali berjinjit, melongok ke arah tikungan jalan raya, menunggu apakah bus kota bertarif murah nomor trayek sembilan belas akan segera melintas atau mogok lagi di bengkel pangkalan.
Di seberang halte tersebut, sebuah baliho raksasa setinggi delapan meter berdiri tegak menantang langit mendung. Di atas kanvas vinil mengilap itu, wajah seorang pejabat tinggi negara tersenyum lebar dengan latar belakang ilustrasi gedung pencakar langit, roket satelit, dan deretan turbin angin modern. Di samping fotonya, huruf kapital berukuran raksasa terbaca tegas: Menyongsong Indonesia Emas Menuju Kekuatan Ekonomi Lima Besar Dunia.
Tulisan itu begitu gagah, visioner, dan melambung tinggi ke angkasa luar.
Namun belasan orang yang berdiri di bawah rintik gerimis di halte itu tidak ada satu pun yang menengadahkan kepala menatap baliho megah tersebut.
Pandangan mata mereka terkunci lurus ke arah jalan aspal yang basah. Pikiran mereka berpusat pada hal-hal yang sangat dekat dan riil: apakah bus akan datang sebelum jam tujuh tepat agar gaji harian tidak dipotong karena terlambat absen sidik jari di gerbang pabrik, berapa harga minyak goreng curah di pasar sore nanti, dan bagaimana cara membayar cicilan uang pangkal sekolah anak yang jatuh tempo akhir bulan.
Jurang pemisah antara bahasa panggung kekuasaan dan desah napas orang-orang di halte itu membuka tabir dari sebuah pertanyaan paling mendasar dalam kontrak sosial sebuah republik: di balik dokumen perencanaan jangka panjang yang tebalnya ratusan halaman dan retorika pidato kenegaraan yang menggetarkan mimbar, apa sebenarnya yang paling diharapkan masyarakat dari pemerintahnya?
Harapan pertama yang paling purba dan paling sering gagal dipahami oleh para perencana kebijakan di pusat kekuasaan adalah: kepastian hidup sehari-hari (daily predictability).
Para pembuat kebijakan di kementerian sering kali mengira bahwa masyarakat menuntut hal-hal yang luar biasa spektakuler dari negara. Mereka mengira rakyat menuntut didirikannya monumen megah, kereta cepat berkecepatan tinggi di setiap pulau, atau peluncuran puluhan aplikasi canggih berbasis kecerdasan buatan.
Kenyataan di lapangan jauh lebih sederhana dari kalkulasi para teknokrat.
Rakyat kebanyakan tidak pernah meminta pemerintah menyulap negeri ini menjadi surga dalam semalam. Yang diminta rakyat adalah sebuah kepastian hidup yang masuk akal dan bisa dihitung dengan logika dapur rumah tangga.
Seorang ibu rumah tangga di perkampungan padat hanya berharap bahwa ketika ia menyalakan kompor gas di pagi hari, tabung elpiji melon tiga kilogram selalu tersedia di pangkalan resmi desa dengan harga eceran tertinggi yang wajar, bukan mendadak raib selama berminggu-minggu lalu dijual seharga dua kali lipat oleh pengecer liar.
Seorang petani jagung di lereng bukit hanya berharap bahwa saat musim tanam pertama tiba, pupuk subsidi benar-benar ada di gudang kios resmi dengan jatah yang sesuai kartu tani, bukan mendadak menghilang secara misterius lalu muncul berkarung-karung di gudang milik juragan perkebunan besar.
Seorang sopir truk muatan logistik hanya berharap bahwa ketika ia melintasi jalan raya antarprovinsi pada malam hari, aspal jalannya rata tanpa lubang yang mematahkan as roda, jembatannya tidak ambles, dan tidak ada oknum aparat berseragam yang menghentikan kendaraannya di tikungan gelap hanya demi meminta uang rokok tanpa surat tilang resmi.
Kepastian hidup.
Rakyat ingin tidur nyenyak di malam hari tanpa dihantui rasa waswas bahwa besok pagi aturan perizinan akan diubah secara sepihak, tarif dasar listrik akan dinaikkan diam-diam di tengah malam, atau rute angkutan umum mata pencaharian mereka akan dihapus tanpa sosialisasi.
Pemerintah yang baik di mata orang kecil bukanlah pemerintah yang paling sering membuat kejutan program baru, melainkan pemerintah yang kehadirannya mampu menjamin bahwa hari esok berjalan dengan tertib, teratur, dan dapat diprediksi tanpa kepanikan.
Harapan kedua yang menyentuh martabat paling dalam dari setiap jiwa warga negara adalah: keadilan rasa dan kesetaraan di depan hukum (fairness and dignity).
Tidak ada racun sosial yang lebih mematikan bagi keutuhan sebuah bangsa ketimbang perasaan bahwa negara bersikap tidak adil terhadap rakyatnya sendiri.
Masyarakat kecil di republik ini adalah manusia-manusia yang luar biasa pemaaf, sabar, dan memiliki daya tahan hidup yang sangat tangguh. Mereka terbiasa hidup susah. Mereka rela makan dengan lauk sebutir tahu goreng, rela mengantre berjam-jam di loket puskesmas, dan rela berkeringat di bawah terik matahari demi mengais rezeki yang halal.
Namun, kesabaran orang kecil itu memiliki batas moral yang sangat tegas: mereka tidak bisa menerima perlakuan hukum yang timpang dan merendahkan martabat kemanusiaannya.
Ambil contoh drama peradilan yang setiap kali terjadi selalu merobek rasa keadilan publik.
Seorang nenek tua di pedesaan yang tertangkap memungut beberapa batang kayu jati lapuk di pinggir hutan negara diseret ke meja hijau pengadilan, dituntut berbulan-bulan penjara, dan divonis bersalah tanpa ada ruang pengampunan dari jaksa maupun hakim.
Sementara pada minggu yang sama, seorang pejabat tinggi korup yang menjarah uang triliunan rupiah dari dana bantuan sosial pangan hanya divonis beberapa tahun penjara, mendekam di kamar tahanan berpendingin udara dengan fasilitas kamar mandi dalam, dan mendapatkan remisi potongan masa tahanan berkali-kali di setiap hari raya keagamaan.
Ketika hukum dipertontonkan layaknya pisau berkarat yang hanya tajam menghunjam ke bawah tetapi tumpul menyentuh lapisan atas, rasa percaya masyarakat terhadap fondasi negara hukum langsung runtuh ke titik nol.
Rakyat tidak menuntut negara membagikan uang cuma-cuma ke setiap rumah.
Yang dituntut rakyat adalah rasa adil: bahwa anak seorang petani gurem dan anak seorang jenderal bintang dua memiliki kesempatan yang sama persis saat mengikuti seleksi penerimaan anggota kepolisian tanpa harus membayar uang sogokan ratusan juta rupiah lewat pintu belakang.
Bahwa seorang pedagang kaki lima di trotoar jalan dan seorang konglomerat pemilik menara apartemen sama-sama diperlakukan secara adil oleh petugas tata ruang kota tanpa ada praktik tebang pilih yang memalukan.
Keadilan adalah oksigen jiwa sebuah bangsa. Ketika keadilan itu hilang dirampas oleh uang dan koneksi kekuasaan, seluruh pembangunan fisik bandara dan jalan tol termegah sekali pun tidak akan pernah mampu membeli kembali rasa hormat rakyat kepada para pemimpinnya.
Harapan ketiga yang menjadi denyut nadi perekonomian keluarga adalah: perlindungan negara saat krisis menghantam tubuh mereka (a reliable safety net).
Kehidupan jutaan keluarga kelas menengah ke bawah di tanah air berada di atas selembar tali tipis yang sangat rapuh.
Mereka bekerja mandiri tanpa mengandalkan bantuan pemerintah: membuka warung makan pecel, menjadi sopir ojek daring, membuka tambal ban di pinggir jalan, atau berdagang pakaian di pasar kaget mingguan. Dari usaha mandiri itulah mereka membiayai makan keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan tinggi.
Namun posisi ekonomi mereka sangat rentan tergelincir (near-poor). Satu guncangan krisis kesehatan atau bencana keluarga bisa langsung melempar mereka jatuh terjerembap ke dasar jurang kemiskinan ekstrem.
Di titik rawan inilah peran hakiki pemerintah diharapkan hadir secara nyata tanpa basa-basi birokrasi.
Seorang kepala keluarga yang mendadak terkena serangan stroke di tengah malam tidak boleh dibiarkan panik memikirkan sertifikat rumahnya harus digadaikan ke lintah darat hanya demi membayar tagihan ruang perawatan intensif di rumah sakit umum daerah.
Negara harus hadir di depan pintu bangsal rumah sakit melalui kartu jaminan kesehatan yang benar-benar melindungi: obatnya ada tanpa disuruh membeli di luar, dokternya merawat dengan penuh rasa hormat tanpa memandang kasta dompet, dan ranjang rawat inapnya tidak pernah disembunyikan dengan dalih ruangan penuh.
Ketika badai pemutusan hubungan kerja massal menerjang kawasan industri manufaktur karena kelesuan pasar global, para buruh yang kehilangan mata pencahariannya tidak boleh dilepaskan begitu saja terombang-ambing di jalanan kota.
Pemerintah diharapkan hadir menyediakan bantalan ekonomi darurat yang memadai, membuka program pelatihan alih keterampilan vokasi yang benar-benar terhubung dengan kebutuhan industri baru, serta memastikan anak-anak para buruh yang terkena PHK tidak dipaksa keluar dari gerbang sekolah karena menunggak biaya pendidikan.
Rakyat tidak mengharapkan pemerintah menjadi pengasuh yang menyuapi mereka sepanjang waktu. Rakyat hanya berharap pemerintah menjadi jaring pengaman yang kuat dan lentur: jaring yang siap menangkap tubuh mereka ketika mereka terpeleset jatuh dari tebing kehidupan, agar mereka tidak remuk berkeping-keping di dasar jurang, melainkan memiliki pijakan untuk kembali bangkit berdiri dan melangkah dengan kekuatannya sendiri.
Dan harapan terakhir yang paling mendasar dari seluruh hubungan antara rakyat dan pemimpinnya adalah: kejujuran dan keteladanan moral para pengelolanya (moral leadership).
Rakyat di pelosok-pelosok kampung dan gang-gang sempit perkotaan bukanlah orang-orang yang bodoh.
Mereka mungkin tidak mengenyam pendidikan formal tinggi di fakultas ilmu politik atau administrasi publik. Mereka mungkin tidak fasih membaca neraca konsolidasi keuangan negara atau indeks Produk Domestik Bruto.
Namun masyarakat memiliki insting batin dan kearifan kultural yang luar biasa tajam untuk membedakan antara seorang pemimpin yang benar-benar bekerja tulus untuk rakyatnya, dan seorang pejabat yang sekadar menjadikan penderitaan rakyat sebagai panggung kosmetik pencitraan politik.
Rakyat bisa menerima dengan lapang dada ketika negara sedang berada dalam situasi sulit akibat krisis ekonomi global, asalkan para pemimpinnya menunjukkan keteladanan pengorbanan yang nyata di depan mata.
Jika pemerintah mengimbau rakyat untuk mengencangkan ikat pinggang dan berhemat menghadapi inflasi bahan pangan, maka rakyat berharap melihat para menteri, gubernur, bupati, dan anggota parlemen memotong terlebih dahulu fasilitas kemewahan hidup mereka: batalkan pembelian mobil dinas baru seharga miliaran rupiah, hapus anggaran renovasi gedung dinas yang megah, dan hentikan plesiran perjalanan dinas luar negeri berkedok studi banding yang memboroskan kas negara.
Rakyat muak melihat para pejabat berpidato menuntut rakyatnya hidup sederhana dan taat membayar pajak, sementara di layar telepon pintar anak-istri pejabat tersebut memamerkan liburan mewah di Eropa dan tas bermerek seharga ratusan juta rupiah yang tidak masuk akal dengan profil penghasilan resmi seorang pegawai negeri.
Keteladanan moral dari atas adalah mata uang kepemimpinan yang paling berharga.
Ketika seorang bupati atau menteri memiliki gaya hidup yang bersahaja, berani menolak suap, berbicara jujur apa adanya tanpa dibungkus rekayasa konsultan hubungan masyarakat, dan rela turun ke dalam lumpur jalanan tanpa membawa kamera wartawan, maka seluruh instruksi dan kebijakan sesulit apa pun akan ditaati oleh rakyatnya dengan penuh kerelaan dan rasa cinta yang tulus.
Kekuasaan yang kehilangan keteladanan moral pada hakikatnya adalah kekuasaan yang telah mati sebelum masa jabatannya berakhir: ia masih memegang pena stempel keputusan, tetapi ia telah kehilangan jiwa dan wibawanya di dalam sanubari rakyatnya.
Jarum jam di pergelangan tangan karyawati pabrik di halte tua itu sudah menunjukkan pukul enam lewat tiga puluh lima menit pagi. Hujan gerimis perlahan-lahan mulai mereda, menyisakan tetesan air yang jatuh berirama dari ujung seng atap halte yang berlubang.
Suara deru mesin diesel tua terdengar mendengung dari kejauhan.
Bus kota nomor trayek sembilan belas akhirnya muncul dari balik tikungan jalan raya. Knalpotnya menyemburkan asap hitam tipis, bemper depannya sedikit penyok, dan dari balik kaca jendelanya yang buram terlihat penumpang di dalam sudah berdiri berdesakan berpegangan pada tali gantungan langit-langit bus.
Namun melihat bus tua itu berhenti di depan halte dengan rem berdecit nyaring, wajah-wajah lelah yang berdiri kedinginan sejak subuh tadi seketika memancarkan kelegaan yang luar biasa nyata.
Satu per satu mereka melangkah menaiki tangga besi bus kota yang tinggi. Anak sekolah, karyawati pabrik, dan bapak pembawa kain dagangan berdesak-desakan masuk ke dalam lorong kabin yang pengap, berebut mencari pegangan tangan agar tubuhnya tidak terpelanting saat bus mulai melaju kembali membelah aspal jalan kota menuju tempat kerja masing-masing.
Di belakang mereka, di seberang halte yang kini telah kosong melompong, baliho raksasa bergambar pejabat tersenyum menatap Indonesia Emas masih berdiri tegak di terpaan angin pagi.
Rakyat di dalam bus kota itu tidak sedang menolak cita-cita besar bangsanya untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia. Mereka bangga jika republik ini bisa berdiri tegak memimpin peradaban antarbangsa di panggung internasional.
Tetapi pagi itu, saat bus kota tua itu berguncang-guncang di atas aspal jalanan yang berlubang, seluruh harapan hidup jutaan orang kecil di dalamnya tertambat pada hal-hal yang sangat membumi:
Bahwa bus kota mereka tidak mogok di tengah jalan. Bahwa jalan raya yang mereka lalui aman dari begal dan lubang maut. Bahwa pabrik tempat mereka bekerja tidak gulung tikar bulan depan. Bahwa harga beras di warung tidak melambung naik lagi sore nanti. Serta bahwa ketika mereka pulang ke rumah dalam keadaan lelah di petang hari, negara hadir menjaga anak-anak mereka di ruang kelas yang atapnya tidak bocor, tanpa ada satu pun pejabat yang mencuri masa depan keluarga mereka dari balik meja kekuasaan.
Karena pada akhirnya, kebesaran sebuah negara tidak pernah diukur dari seberapa tinggi menara gedung pencakar langit yang berhasil didirikannya di ibu kota.
Kebesaran sebuah pemerintah diuji dari satu hal yang paling sunyi di halte-halte tua dan sudut-sudut kampung perdesaan: seberapa setia negara menjaga janjinya untuk melindungi segenap tumpah darah warganya, memastikan dapurnya tetap mengepulkan asap, dan memberikan rasa aman bagi orang-orang biasa untuk mengarungi kerasnya gelombang kehidupan dengan kepala tegak dan martabat yang terjaga utuh.
