Pelataran parkir kantor Dinas Tenaga Kerja kabupaten itu mendadak berubah menjadi lautan manusia. Dari tepi jalan raya hingga ke teras belakang musala kantor, ribuan pemuda berdiri berjejal-jejal di bawah sengatan matahari pagi yang mulai memanggang ubun-ubun.
Semuanya mengenakan seragam yang nyaris sama: kemeja putih lengan panjang dengan kerah kaku dan celana kain hitam panjang yang disetrika licin. Di tangan kanan masing-masing, terselip amplop cokelat tebal bertali benang kuning. Di dalamnya tersimpan lembaran fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir basah, kartu kuning tanda pencari kerja, surat keterangan catatan kepolisian, serta pasfoto berlatar belakang merah ukuran empat kali enam sentimeter.
Hari itu ada bursa kerja mini yang digelar pemda. Lowongan yang tersedia sebenarnya tidak seberapa: hanya sekitar dua ratus posisi operator pabrik garmen dan staf kasir minimarket berjejaring.
Namun yang datang membawa amplop cokelat sejak pukul lima subuh menembus angka empat ribu orang.
Ketika pintu gerbang kantor dibuka perlahan oleh petugas keamanan, dorong-dorongan tak terhindarkan. Pagar besi berguncang keras. Keringat bercucuran membasahi punggung kemeja putih, map-map cokelat terlipat kusut, dan beberapa orang terpaksa menepi ke bawah pohon palem karena sesak napas terhimpit kerumunan.
Di lantai dua gedung kantor bupati yang berjarak dua kilometer dari kerumunan itu, pendingin ruangan mendesis tenang. Di dinding ruang rapat pimpinan, grafik batang berwarna hijau, kuning, dan merah terpampang di layar proyektor: Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Daerah.
Bagi para perencana teknokratis di dinas, angka-angka itu hanyalah baris data statistik triwulanan yang harus dilaporkan ke Badan Pusat Statistik dan kementerian di Jakarta.
Tetapi bagi stabilitas sebuah daerah otonom, ribuan kemeja putih yang berdesakan di depan pintu gerbang itu adalah bom waktu sosial yang berdetak setiap detik. Mengapa urusan lapangan kerja menjadi perkara hidup-mati yang paling mencemaskan bagi sebuah pemerintah daerah?
Alasan paling kasatmata yang langsung memukul kas pemerintah daerah bermula dari urusan penerimaan: lingkaran setan fiskal daerah.
Banyak kepala daerah sering mengeluh bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka sangat terbatas. Pendapatan Asli Daerah (PAD) seret, sehingga untuk membangun jembatan desa atau menambal aspal jalan saja harus mengemis belas kasihan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat.
Dari mana sebenarnya PAD sebuah kabupaten atau kota berasal?
Bukan dari langit yang runtuh, melainkan dari aktivitas ekonomi warganya yang bekerja dan berpenghasilan.
Ketika seorang pemuda di daerah mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji tetap setiap bulan, mesin ekonomi daerah otomatis berputar kencang. Ia makan siang di warung nasi, maka pajak restoran mengalir ke kas daerah. Ia mencicil sepeda motor matik untuk berangkat kerja, maka bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama masuk ke kas pemda. Ia menyisihkan tabungan untuk membeli rumah sederhana di pinggiran kota, maka Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disetor ke rekening bank bupati.
Setiap lembar slip gaji karyawan adalah setetes darah baru bagi kelangsungan hidup fiskal daerah.
Sebaliknya, apa yang terjadi ketika ribuan pemuda itu menganggur berbulan-bulan di rumah?
Lingkaran setan langsung menjerat leher pemerintah daerah. Tanpa penghasilan, daya beli masyarakat anjlok bebas ke titik nadir. Warung-warung makan sepi pembeli, toko kelontong gulung tikar, dan perputaran uang di pasar tradisional macet total. Target penerimaan pajak dan retribusi daerah meleset jauh dari sasaran.
Pada saat yang bersamaan, beban pengeluaran kas daerah justru melonjak tajam.
Keluarga para penganggur itu otomatis tergelincir ke bawah garis kemiskinan. Pemerintah daerah terpaksa membengkakkan pos belanja bantuan sosial, menambah alokasi kuota jaminan kesehatan daerah bagi warga miskin yang menunggak iuran BPJS mandiri, serta menggelar operasi pasar murah berkali-kali untuk menahan gejolak harga pangan pokok.
Kas daerah terkuras habis untuk membiayai program tambal sulam kemiskinan, menyisakan anggaran yang sangat minim untuk membangun infrastruktur jalan dan irigasi yang produktif. Sebuah daerah yang gagal menciptakan lapangan kerja adalah daerah yang sedang mengikat tangannya sendiri menuju kebangkrutan fiskal jangka panjang.
Tetapi persoalan lapangan kerja bukan melulu soal hitung-hitungan neraca akuntansi rupiah di atas kertas laporan keuangan. Dampak yang jauh lebih mencemaskan bergerak di bawah permukaan tanah: kerentanan stabilitas sosial dan ketertiban umum.
Energi kaum muda yang berusia antara delapan belas hingga dua puluh lima tahun adalah salah satu kekuatan paling melimpah sekaligus paling berbahaya dalam anatomi peradaban manusia.
Mereka memiliki stamina fisik yang prima, hormon keberanian yang meluap-luap, dan keinginan alamiah untuk membuktikan eksistensi diri di tengah masyarakat.
Jika energi raksasa itu disalurkan ke dalam kanal-kanal produktif—bekerja delapan jam di pabrik perakitan, mengelas konstruksi baja jembatan, menggarap lahan hortikultura modern, atau mengelola rintisan bisnis kreatif digital—maka mereka akan pulang ke rumah pada petang hari dengan rasa lelah yang terhormat, membawa upah yang halal, dan beristirahat dengan tenang di malam hari.
Namun, apa jadinya jika energi yang meluap-luap itu dibiarkan membeku tanpa tujuan di gang-gang sempit perkampungan selama berbulan-bulan?
Ketiadaan pekerjaan mencabut rasa percaya diri dan harga diri seorang manusia. Kekosongan waktu dan himpitan rasa putus asa dengan cepat berubah menjadi amarah sosial yang sewaktu-waktu bisa meledak hanya karena percikan api yang sangat sepele.
Di pos ronda malam dan sudut-sudut persimpangan jalan protokol, pemuda-pemuda yang menganggur itu mulai berkumpul hingga larut malam. Awalnya hanya mengobrol ditemani gitar kopong dan kopi sachet murah. Lalu botol-botol minuman keras oplosan beralkohol tinggi mulai diedarkan secara sembunyi-sembunyi dari saku jaket untuk melupakan beban hidup.
Dari sanalah benih-benih kerawanan sosial tumbuh subur bak jamur di musim hujan.
Aksi balap motor liar dengan knalpot brong memekakkan telinga merajalela di jalan-jalan lingkar kota setiap akhir pekan. Angka pencurian kendaraan bermotor, penjambretan jalanan, dan peredaran narkoba jenis sabu-sabu paket hemat melonjak di pemukiman padat penduduk.
Gesekan antarkelompok pemuda antarkampung atau bentrokan antarpendukung organisasi kemasyarakatan lokal meletup dengan mudah di lapangan, sering kali hanya dipicu oleh saling lempar tatapan mata di persimpangan jalan atau senggolan kecil di arena konser musik dangdut keliling.
Biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memulihkan ketertiban yang terkoyak jauh lebih mahal ketimbang biaya membangun sebuah kawasan industri baru.
Di mata sosiologi kekuasaan lokal, lapangan kerja adalah alat peredam konflik sosial yang paling ampuh dan paling murah yang pernah diciptakan manusia.
Ada pula ancaman senyap lain yang menggerogoti masa depan daerah dari dalam: fenomena eksodus kecerdasan (brain drain) ke luar wilayah.
Setiap tahun, pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan anggaran pendidikan puluhan miliar rupiah dari APBD. Gedung-gedung sekolah menengah dibangun, laboratorium komputer dilengkapi, dan beasiswa digelontorkan untuk membina anak-anak pintar dari keluarga tidak mampu.
Namun ketika anak-anak muda cerdas itu menyelesaikan pendidikan tingginya di perguruan tinggi terkemuka, mereka menoleh ke belakang dan mendapati tanah kelahirannya tidak menyediakan ruang untuk menampung mimpi-mimpi mereka.
Tidak ada industri pengolahan yang membutuhkan sarjana teknik kimia. Tidak ada laboratorium pangan modern yang memerlukan sarjana bioteknologi. Tidak ada perusahaan rintisan logistik yang mencari programmer komputer atau analis data keuangan.
Satu-satunya lowongan pekerjaan berpenghasilan layak di daerah itu hanyalah seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor bupati, yang kuotanya hanya puluhan kursi sementara pelamarnya mencapai puluhan ribu orang.
Pilihannya menjadi sangat jelas: pergi atau mati layu perlahan.
Maka terjadilah eksodus besar-besaran generasi muda paling berbakat meninggalkan tanah kelahiran mereka. Mereka pindah ke Jakarta, Surabaya, Batam, atau bahkan terbang ke luar negeri menjadi pekerja profesional di negeri orang. Mereka membeli rumah di perantauan, membayar pajak di kota lain, dan membesarkan anak-anak mereka jauh dari kampung halaman.
Daerah asal mereka perlahan-lahan menua dan kehilangan daya hidup.
Wilayah pedesaan hanya menyisakan anak-anak kecil dan kakek-nenek berusia lanjut yang tenaganya kian rapuh menggarap sawah. Lahan-lahan pertanian produktif terbengkalai ditumbuhi semak belukar liar karena ketiadaan tenaga kerja muda. Kota kabupaten kehilangan lapisan masyarakat kelas menengah yang kritis, terdidik, dan kreatif—lapisan masyarakat yang semestinya menjadi motor penggerak inovasi sosial dan lokomotif pembangunan ekonomi lokal.
Daerah yang gagal menciptakan lapangan kerja berkualitas pada akhirnya hanya bertindak seperti inkubator penetas telur: membesarkan dan mendidik anak-anak terbaiknya dengan biaya mahal, hanya untuk kemudian diserahkan secara cuma-cuma demi memperkaya perekonomian kota-kota besar di tempat lain.
Lalu, bagaimana dengan dimensi politik kekuasaan yang menjadi denyut nadi para bupati dan wali kota?
Di era pemilihan kepala daerah langsung, lapangan kerja adalah mata uang politik yang paling bernilai tinggi di hadapan kotak suara rakyat.
Seorang bupati petahana boleh saja memamerkan deretan piagam penghargaan tata kelola birokrasi berbingkai emas yang diterimanya dari kementerian di Jakarta. Ia boleh saja membanggakan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan yang diraih berturut-turut selama lima tahun masa kepemimpinannya.
Tetapi semua piagam penghargaan dan piagam akreditasi di dinding kantor bupati itu tidak ada artinya sama sekali di bilik suara, jika seorang kepala keluarga miskin di pelosok desa harus melihat anak lelakinya yang sudah tiga tahun lulus sekolah kejuruan masih menganggur di rumah, mengikis tabungan keluarga hari demi hari untuk membeli bensin motor mondar-mandir melamar kerja tanpa hasil.
Kemarahan orang tua yang menyaksikan masa depan anaknya terkatung-katung adalah sentimen politik yang luar biasa dahsyat.
Sebaliknya, kepala daerah yang berhasil menarik investasi industri manufaktur padat karya yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja lokal, atau berhasil memfasilitasi kemitraan rantai pasok antara petani muda dan jaringan ritel modern berskala nasional, tidak perlu menghabiskan banyak anggaran kampanye untuk menyewa konsultan politik mahal saat pilkada tiba.
Masyarakat kecil memiliki memori kolektif yang sangat kuat terhadap siapa yang memberi mereka kesempatan untuk bekerja secara bermartabat dan memberi makan dapur keluarga mereka dengan keringat sendiri.
Lapangan kerja bukan sekadar indikator teknis di dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Lapangan kerja adalah legitimasi moral dan politik paling mendasar dari keberadaan seorang kepala daerah di kursi kekuasaannya.
Jam di pergelangan tangan menunjukkan pukul empat sore. Gerbang kantor Dinas Tenaga Kerja kabupaten itu akhirnya ditutup rapat dan digembok rantai besi oleh petugas keamanan.
Ribuan pemuda berkemeja putih yang tadi pagi berjejal-jejal kini telah membubarkan diri. Mereka berjalan gontai menyusuri trotoar menuju halte angkutan kota, sebagian lainnya berboncengan tiga menaiki sepeda motor tua yang knalpotnya berdebu tebal. Wajah-wajah mereka tampak lesu, rambut mereka kusut, dan kemeja putih mereka kusam oleh debu jalanan. Sebagian besar dari mereka pulang dengan tangan hampa: amplop cokelat mereka bahkan tidak sempat berpindah tangan ke meja petugas pendaftaran karena kuota formulir fisik yang disediakan panitia ludes dalam hitungan jam.
Di halaman kantor yang luas itu, yang tertinggal kini hanyalah sampah botol plastik air mineral yang terinjak-injak remuk, sobekan kertas nomor antrean yang berserakan ditiup angin petang, dan beberapa lembar pasfoto latar belakang merah ukuran empat kali enam yang tercecer di atas tanah paving.
Pasfoto seorang pemuda belasan tahun yang menatap lurus ke depan dengan senyum tipis yang penuh harap.
Pemuda di pasfoto itu tidak sedang meminta bantuan beras cuma-cuma dari pemerintah daerah. Ia tidak sedang menuntut uang santunan bulanan dari kas dinas sosial.
Ia hanya menginginkan satu hal yang paling sederhana, manusiawi, dan terhormat dalam hidupnya: sebuah kesempatan kerja di mana ia bisa memeras keringatnya sendiri, mendapatkan upah yang layak, dan mengangkat martabat keluarganya tanpa harus mengemis belas kasihan siapa pun.
Dan selama gerbang-gerbang birokrasi daerah belum mampu menjawab harapan sederhana yang terpancar dari pasfoto yang tercecer di tanah berdebu itu, maka seluruh gedung bertingkat kantor dinas, seluruh baris angka APBD triliunan rupiah, dan seluruh pidato para pejabat di atas panggung kehormatan pada dasarnya belum menyentuh urusan yang paling hakiki dari mandat kepemimpinan mereka di atas tanah rakyat.
