Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, pemanfaatan dokumen elektronik semakin meluas di berbagai sektor. Penggunaan dokumen digital menjadi solusi praktis dalam mendukung efisiensi, produktivitas, dan pengurangan penggunaan kertas. Namun, bersama dengan kemajuan ini, muncul pula tantangan terkait keamanan data dan perlindungan informasi pribadi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur penggunaan dokumen elektronik dan keamanan data guna melindungi kepentingan individu, organisasi, serta masyarakat luas.
1. Undang-Undang ITE (UU No. 11 Tahun 2008)
Dasar hukum utama yang mengatur mengenai dokumen elektronik di Indonesia adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini memuat ketentuan yang mengakui sahnya dokumen elektronik dan tanda tangan digital sebagai alat bukti hukum yang sah dalam transaksi elektronik.
UU ITE juga memberikan panduan terkait penyimpanan, pemrosesan, dan pengiriman informasi elektronik, serta kewajiban untuk menjaga keaslian, integritas, dan kerahasiaan data. Dalam konteks keamanan data, UU ITE menegaskan bahwa setiap pihak yang memanfaatkan teknologi informasi wajib menjaga keamanan informasi dan data pribadi yang diolah.
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 (PP 82/2012)
Sebagai pelengkap dari UU ITE, pemerintah Indonesia juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini menetapkan standar operasional yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik, khususnya dalam hal:
- Perlindungan data pribadi,
- Penyelenggaraan sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab,
- Kewajiban melaporkan insiden yang terkait dengan pelanggaran keamanan data.
Peraturan ini juga mengatur tentang penyelenggara sertifikasi elektronik dan kewajiban penyimpanan data di pusat data yang berlokasi di Indonesia. Meski demikian, PP 82/2012 telah mengalami revisi untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan regulasi yang lebih fleksibel, yaitu melalui Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019.
3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 (PP 71/2019)
PP 71/2019 menjadi dasar hukum yang lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia. Di dalamnya terdapat pengaturan lebih rinci mengenai kategori penyelenggara sistem elektronik, yaitu penyelenggara untuk layanan publik dan non-publik. Kewajiban untuk melindungi data, baik data pribadi maupun data strategis, menjadi poin penting dalam peraturan ini.
Dalam PP 71/2019, pemerintah mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan keberlanjutan layanan, memulihkan sistem dalam situasi darurat, dan menyusun kebijakan keamanan informasi yang mampu mengantisipasi risiko serangan siber.
4. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini menempatkan perlindungan data pribadi sebagai hak dasar yang harus dijaga oleh setiap entitas yang mengumpulkan, mengolah, atau menyimpan data pribadi. Beberapa hal penting yang diatur dalam UU PDP antara lain:
- Hak subjek data untuk mengetahui dan mengontrol penggunaan datanya,
- Kewajiban bagi pengelola data untuk meminta persetujuan dari pemilik data sebelum melakukan pemrosesan,
- Sanksi administratif maupun pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan pengolahan data pribadi.
Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam memberikan jaminan perlindungan bagi individu dari penyalahgunaan data pribadi yang semakin rentan di era digital.
Peran OJK dan Bank Indonesia dalam Keamanan Data Keuangan
Sektor keuangan juga mendapatkan perhatian khusus dari regulator terkait keamanan data, terutama karena tingginya risiko yang dihadapi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai aturan yang mewajibkan lembaga keuangan untuk menerapkan standar keamanan yang ketat dalam pengelolaan sistem informasi dan data nasabah.
Salah satu regulasi penting adalah kewajiban bagi penyedia layanan keuangan digital untuk menjalankan cybersecurity framework, yang meliputi pengelolaan risiko teknologi informasi, audit sistem, dan pengamanan akses data.
Tantangan dalam Implementasi Regulasi
Meski regulasi yang ada cukup komprehensif, penerapan di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa di antaranya adalah:
- Kesiapan teknologi: Tidak semua instansi atau organisasi memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.
- Kurangnya kesadaran: Baik di kalangan penyelenggara sistem elektronik maupun masyarakat, masih banyak yang belum sepenuhnya memahami pentingnya keamanan data dan perlindungan informasi pribadi.
- Ancaman serangan siber: Dengan semakin canggihnya serangan siber, regulasi yang ada harus terus disesuaikan agar dapat mengantisipasi ancaman yang semakin kompleks.
Penutup
Regulasi pemerintah terkait dokumen elektronik dan keamanan data di Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi dan meningkatnya kebutuhan perlindungan informasi. Undang-undang dan peraturan yang ada, seperti UU ITE, PP 71/2019, dan UU PDP, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Namun, kesuksesan implementasi regulasi ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan data serta penerapan teknologi yang andal dan aman.
Dengan terus beradaptasi terhadap perkembangan zaman, regulasi ini diharapkan dapat memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem digital di Indonesia.
