Puskesmas Digital: Mimpi atau Realita?

Pendahuluan

Transformasi digital di sektor kesehatan bukan lagi wacana semata-ia sudah berjalan di berbagai negara dan mulai merambah layanan primer. Di Indonesia, konsep Puskesmas Digital menggambarkan visi pusat kesehatan masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan akses layanan, kualitas pelayanan, efisiensi administrasi, dan keterpaduan rujukan. Namun di lapangan muncul banyak pertanyaan: apakah puskesmas sebagai institusi pelayanan primer siap berubah? Sejauh mana infrastruktur, sumber daya manusia, pendanaan, dan regulasi mendukung? Artikel ini menimbang aspek teknis, manajerial, etis, dan kebijakan untuk menjawab apakah Puskesmas Digital adalah mimpi ambisius atau realita yang dapat dicapai-dengan langkah-langkah konkret-di Indonesia. Setiap bagian menguraikan komponen penting: konsep, manfaat, infrastruktur, model layanan digital, tantangan utama, penguatan SDM, keamanan data, serta roadmap implementasi dan keberlanjutan. Pembaca akan mendapat gambaran praktis untuk merencanakan atau menilai inisiatif digitalisasi puskesmas di konteks daerahnya.

1. Pengertian dan Konsep Puskesmas Digital

Puskesmas Digital bukan sekadar menempatkan komputer di meja pendaftaran; ia adalah perubahan paradigma layanan kesehatan primer. Intinya, Puskesmas Digital mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam seluruh lini layanan-administrasi pasien, rekam medis, manajemen obat, telemedicine, sistem rujukan, pemantauan kesehatan masyarakat, serta sistem pelaporan ke pemerintah daerah dan pusat. Konsep ini menekankan interoperabilitas (kemampuan sistem yang berbeda saling bertukar data), keterjangkauan (layanan digital dapat diakses oleh masyarakat luas), serta kontinuitas layanan (data pasien tersimpan terintegrasi sehingga layanan berkelanjutan).

Secara komponen, Puskesmas Digital biasanya memuat: Electronic Medical Record (EMR)/Rekam Medis Elektronik, Modul pendaftaran dan antrean elektronik, Sistem pengelolaan farmasi (e-prescription & inventory), Sistem penjangkauan dan edukasi (SMS/IVR/telehealth), Dashboard manajemen kinerja, integrasi dengan BPJS/KIS untuk klaim, serta sistem surveilans penyakit terpadu. Di tingkat komunitas, puskesmas digital juga dapat mengakomodir pelaporan kasus oleh kader kesehatan melalui aplikasi mobile, sehingga data promotif-preventif serta kejadian luar biasa dapat ditangani lebih cepat.

Pendekatan desain harus user-centered: antarmuka bagi petugas puskesmas harus sederhana, alur kerja klinis tetap logis, dan akses masyarakat mudah walau pakai ponsel sederhana. Selain itu, puskesmas digital idealnya memanfaatkan prinsip low-tech first: fitur esensial yang bekerja di kondisi bandwidth rendah dan dapat sinkron saat koneksi stabil. Hal ini krusial untuk menjangkau puskesmas di daerah terpencil.

Dalam konteks kebijakan, puskesmas digital tak lepas dari standar nasional-format rekam medis, kode diagnosis, registrasi pasien, serta kewajiban pelaporan program nasional (imunisasi, keluarga berencana, penanggulangan TB, malaria, dsb.). Oleh karena itu, desain solusi harus taat regulasi dan mudah diintegrasikan dengan sistem pemerintah seperti SIKDA (Sistem Informasi Kesehatan Daerah) atau Sistem Informasi RS dan BPJS.

Secara esensial, puskesmas digital adalah upaya meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan akses layanan primer melalui pemanfaatan TIK yang berorientasi pada kebutuhan pasien dan tenaga kesehatan. Bila dirancang secara tepat dan berkelanjutan, puskesmas digital bisa menjadi pondasi sistem kesehatan primer yang lebih responsif dan inklusif.

2. Alasan dan Manfaat Digitalisasi Puskesmas

Alasan utama digitalisasi puskesmas berkaitan dengan kebutuhan efisiensi operasional, peningkatan kualitas klinis, dan perluasan akses. Secara operasional, sistem informasi otomatis mengurangi beban administratif-pendaftaran, penagihan, pencatatan stok obat-yang selama ini menyita waktu petugas. Dengan beban administratif berkurang, tenaga kesehatan dapat mengalokasikan lebih banyak waktu untuk pelayanan langsung ke pasien.

Dari sisi kualitas klinis, rekam medis elektronik (EMR) membantu konsistensi catatan medis, mengurangi kesalahan penulisan resep, dan memfasilitasi keputusan klinis berbasis riwayat pasien. Ketersediaan data riwayat memudahkan monitoring pasien kronis (diabetes, hipertensi), penjadwalan follow-up, dan evaluasi outcome program kesehatan. Ini sangat penting dalam upaya pencegahan dan pengelolaan penyakit tidak menular yang membutuhkan kontinuitas layanan.

Akses layanan meluas lewat telemedicine dan triase digital. Warga di wilayah terpencil bisa berkonsultasi awal melalui telekonsultasi sehingga kasus darurat dapat dideteksi lebih dini dan rujukan diorganisir lebih baik. Digital juga membuka layanan health promotion via SMS/WhatsApp/IVR-misalnya pengingat imunisasi atau pesan edukasi kesehatan ibu hamil-yang meningkatkan kepatuhan kepesertaan program.

Manfaat lain adalah peningkatan integritas data dan pelaporan. Sistem digital memfasilitasi pelaporan rutin ke dinas kesehatan secara otomatis, mengurangi keterlambatan data, dan memperbaiki kualitas data statistik kesehatan daerah. Kecepatan dan ketepatan data sangat krusial saat penanganan kejadian luar biasa (mis. wabah) karena memfasilitasi analisis cepat dan koordinasi respons.

Dari perspektif ekonomi, digitalisasi dapat menghemat biaya jangka menengah-panjang: pengurangan penggunaan kertas, efisiensi rantai pasok obat, serta pengurangan kunjungan tidak perlu melalui triase awal. Namun cost-saving ini bergantung pada skala dan implementasi yang baik-investasi awal untuk infrastruktur dan pelatihan memang diperlukan.

Selain itu, digitalisasi meningkatkan kepuasan pasien: antrean lebih singkat, informasi lebih transparan (mis. status rujukan, resep), serta layanan lebih terintegrasi. Ketika pasien merasakan layanan yang lebih responsif, kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan lokal meningkat-ini berdampak pada keterlibatan masyarakat dalam program promotif-preventif.

Singkatnya, manfaat puskesmas digital meliputi efisiensi administrasi, peningkatan mutu klinis, perluasan akses layanan, data manajemen yang lebih baik, potensi penghematan, dan peningkatan kepuasan pengguna. Rangkaian manfaat ini menjadikan puskesmas digital sebuah solusi potensial untuk memperkuat jantung sistem layanan kesehatan primer.

3. Infrastruktur dan Teknologi yang Dibutuhkan

Mewujudkan puskesmas digital memerlukan infrastruktur dasar dan teknologi yang tepat-bukan teknologi canggih semata, melainkan solusi yang sesuai konteks lokal. Infrastruktur fisik mencakup perangkat keras (komputer, tablet, server lokal atau cloud), jaringan internet stabil (broadband, sim card data), dan power supply yang andal (UPS, alternatif listrik). Di banyak wilayah terpencil, solusi harus mengakomodir keterbatasan ini-misalnya dukungan offline-first dan sinkronisasi ketika koneksi tersedia.

Di sisi perangkat lunak, kebutuhan kunci meliputi EMR/Health Information System (HIS) yang modular, aman, dan interoperable. Modul umum: pendaftaran pasien, rekam medis klinis, laboratorium sederhana, farmasi, manajemen imunisasi, dan laporan program. Pilih sistem berbasis standar (HL7, ICD-10, SNOMED jika memungkinkan) agar data dapat dipertukarkan dengan sistem lain (rumah sakit rujukan, BPJS, Dinas Kesehatan).

Cloud computing semakin populer karena mengurangi kebutuhan server lokal dan memudahkan backup. Namun kebijakan data lokal dan keamanan harus dipertimbangkan-beberapa daerah mungkin mewajibkan data disimpan di server nasional atau regional. Hybrid deployment (data lokal untuk operasi harian + sinkron ke cloud pusat) sering kali menjadi solusi pragmatis.

Teknologi pendukung lain: telemedicine platform (video call, konsultasi chat, rekam percakapan), mHealth apps untuk kader dan pasien (pendaftaran, pengingat obat, pelaporan gejala), sistem antrean elektronik (e-queue), dan integrasi dengan sistem klaim BPJS (untuk memproses klaim online). Perangkat IoT (sensor suhu, glucometer yang tersambung) dapat membantu monitoring pasien kronis, tetapi harus disesuaikan dengan biaya dan kapasitas operasional.

Keamanan siber menjadi aspek tak terpisahkan: enkripsi data at-rest dan in-transit, otentikasi pengguna (multi-factor), pembatasan akses berbasis peran, audit trail, dan backup rutin. Selain itu, audit log dan sistem deteksi intrusi meningkatkan deteksi dini pelanggaran.

Sistem integrasi data (middleware) membantu menghubungkan aplikasi berbeda-misalnya aplikasi pendaftaran dengan EMR dan inventory farmasi-membuat alur data lancar tanpa double-entry. Desain user interface (UI) harus sederhana, bahasa lokal jika perlu, dan fokus pada workflow klinis. Skip fitur yang tidak esensial pada tahap awal-mulailah dari core functions dan scale up bertahap.

Terakhir, pemeliharaan infrastruktur memerlukan dukungan teknis lokal-teknisi atau tim IT di dinas kesehatan kabupaten/kota yang siap membantu troubleshooting dan pembaruan. Rencana kontinuitas layanan (disaster recovery plan) juga wajib disiapkan agar layanan tetap berjalan saat gangguan.

4. Model Layanan Digital: Telemedicine, EMR, e-Prescription, dan Lainnya

Model layanan digital puskesmas mencakup beragam fitur yang saling melengkapi. Telemedicine memungkinkan konsultasi jarak jauh untuk kasus non-darurat, triase awal, dan follow-up pasien kronis. Untuk efektivitas, puskesmas harus menyiapkan standar operasional teleconsult, sistem janji temu, dan aturan kewenangan (kapan rujuk ke RS, kapan telekonsult cukup). Telemedicine juga membantu menutup gap penyedia spesialis dengan dukungan konsul jarak jauh dari rumah sakit rujukan.

• Electronic Medical Record (EMR) adalah tulang punggung layanan digital. EMR menyimpan data anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosa, tindakan, dan catatan obat. Fitur penting EMR puskesmas meliputi template kunjungan primer, modul imunisasi anak, rekam ibu dan anak, serta flag follow-up bagi pasien berisiko. EMR harus mendukung export/impor data untuk rujukan dan analitik.
• e-Prescription dan Manajemen Farmasi mengurangi kesalahan resep dan mempermudah manajemen stok. e-Prescription terintegrasi dengan modul inventory menampilkan ketersediaan obat di puskesmas dan memberi opsi substitusi jika stok habis. Integrasi klaim obat dengan apotek rekanan atau gudang farmasi regional memastikan rantai suplai yang lebih transparan.
• Sistem Antrean dan Pendaftaran Elektronik merampingkan alur kunjungan: pendaftaran online, nomor antrean digital, estimasi waktu layanan, dan notifikasi. Ini mengurangi kepadatan ruang tunggu dan meningkatkan pengalaman pasien. Fitur pendaftaran juga mengurangi kesalahan input data demografis.
• Surveilans Kesehatan dan Pelaporan di era digital dapat diotomasi: data imunisasi, laporan penyakit menular, dan cakupan program dapat terlapor real-time ke dashboard dinas kesehatan. Ini mempercepat respons terhadap kejadian luar biasa. Kader kesehatan memakai aplikasi mobile untuk input data posyandu, kunjungan rumah, dan screening-data ini sinkron ke sistem puskesmas.
• Layanan Preventif dan Edukasi Digital: pengingat imunisasi, SMS pengingat kontrol kronis, dan modul edukasi berbasis video atau audio meningkatkan kepatuhan. Personalization (mis. pesan berdasarkan usia/pregnancy trimester) membuat edukasi lebih relevan.
• Integrasi BPJS/KIS dan Sistem Keuangan memudahkan proses klaim, verifikasi kepesertaan, serta pelaporan keuangan puskesmas. Integrasi ini mengurangi reject klaim dan mempercepat reimbursemen, penting bagi keberlangsungan operasional.

Penting dicatat: model layanan harus disesuaikan prioritas layanan lokal. Misalnya, di daerah dengan beban TB tinggi, modul pengobatan TB dan tracing kontak harus diperkaya. Model bertahap-mulai core services (EMR + pendaftaran + e-prescription) kemudian memperluas ke telemedicine dan IoT-biasanya lebih realistis dan sustainable.

5. Tantangan dan Hambatan Implementasi

Meskipun potensinya besar, implementasi puskesmas digital menghadapi tantangan signifikan.

• Kesenjangan infrastruktur: banyak puskesmas di area terpencil masih bergantung pada jaringan seluler yang tidak stabil dan listrik tidak andal. Ini memaksa solusi harus offline-capable, tetapi solusi semacam itu memerlukan sinkronisasi yang solid dan pengelolaan konflik data.
• Kesiapan SDM. Tenaga kesehatan primer sering memiliki beban kerja tinggi dan mungkin kurang literasi digital. Perubahan workflow memerlukan pelatihan intensif, pendampingan, dan mindset change. Tanpa komitmen pelatihan, sistem baru justru menjadi beban administratif tambahan.
• Pendanaan dan keberlanjutan. Projek pilot sering dibiayai donor atau program sementara, namun scaling up memerlukan komitmen anggaran jangka panjang dari pemerintah daerah. Tanpa rencana pembiayaan berkelanjutan, inisiatif digital berisiko terhenti setelah fase awal. Selain itu, biaya lisensi software, pemeliharaan, dan upgrade harus dipertimbangkan.
• Interoperabilitas dan fragmentasi sistem. Bila setiap puskesmas atau vendor mengimplementasikan solusi berbeda tanpa standar, data menjadi silo dan rujukan antar fasilitas terhambat. Perlu standar nasional dan integrator tingkat daerah untuk memastikan sistem saling berbicara.
• Aspek hukum dan regulasi. Penyimpanan data kesehatan, hak akses, dan tanggung jawab saat terjadi error belum selalu jelas di banyak yurisdiksi. Kebijakan proteksi data pribadi dan peraturan telemedicine yang kuat menjadi prasyarat.
• Keamanan siber dan privasi. Data pasien sangat sensitif; serangan siber atau kebocoran data dapat merusak kepercayaan masyarakat. Puskesmas perlu protokol keamanan, enkripsi, dan kebijakan manajemen insiden, namun ini menambah kompleksitas operasional.
• Budaya organisasi. Perubahan digital menuntut kolaborasi lintas fungsi-dinas kesehatan, IT, keuangan-yang terkadang tidak harmonis. Perlu kepemimpinan yang kuat dan roadmap yang jelas.
• Ketergantungan pada vendor. Pilihan vendor harus mempertimbangkan keberlanjutan-open source atau kontrak jangka panjang dengan transfer knowledge membantu mengurangi risiko vendor lock-in.

Mengatasi hambatan ini memerlukan pendekatan komprehensif: investasi infrastruktur yang tepat, program pelatihan berkelanjutan, kebijakan pembiayaan jangka panjang, standar interoperabilitas, kepastian regulasi, dan mekanisme keamanan yang kuat.

6. Peran Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

SDM adalah faktor penentu keberhasilan digitalisasi. Perangkat dan aplikasi bisa canggih, tetapi tanpa SDM yang mampu mengoperasikan dan memelihara sistem, manfaat tidak akan maksimal. Oleh karena itu diperlukan strategi pengembangan kapasitas yang sistematis.

1. Identifikasi kebutuhan kompetensi: operator informasi kesehatan, tenaga admin pendaftaran, tenaga farmasi yang paham inventory digital, hingga tenaga medis yang mahir menggunakan EMR dan telemedicine. Level kompetensi dibagi: basic digital literacy (penggunaan komputer, smartphone), functional competency (mengoperasikan modul puskesmas), dan technical competency (admin sistem, troubleshooting dasar).
2. Model pelatihan harus beragam: training-of-trainers (ToT) untuk menciptakan pelatih internal; modul e-learning untuk pembelajaran mandiri; pelatihan praktikal di lokasi; serta coaching on the job. ToT membantu scale up pelatihan secara lokal dan menurunkan ketergantungan pada vendor.
3. Gunakan pendekatan learning-by-doing. Simulasi kasus klinis dalam EMR, role-play telekonsultasi, dan latihan manajemen stok di sistem nyata mempercepat adopsi. Selain itu, buat panduan singkat (job aids) dan SOP digital yang mudah diakses.
4. Beri insentif dan pengakuan: sertifikat kompetensi, kredit CPD (Continuing Professional Development), atau insentif kecil untuk unit yang cepat adopsi. Pengakuan meningkatkan motivasi.
5. Sediakan dukungan teknis jangka panjang: helpdesk regional, tim support dinas kesehatan, dan maintenance contract dengan SLA jelas. Dukungan ini mengurangi downtime dan frustasi tenaga kesehatan.
6. Perhatikan aspek manajemen perubahan (change management). Komunikasikan manfaat sistem, libatkan petugas sejak awal dalam desain alur kerja, dan tanggapi feedback pengguna. Keterlibatan pengguna di tahap desain (co-design) meningkatkan kepemilikan.
7. Edukasi masyarakat penting juga-memberi tahu pasien bagaimana pendaftaran online bekerja, privasi data, dan proses telemedicine. Pengguna akhir yang paham mengurangi beban administrasi.
8. Rencanakan pengembangan kapasitas berkelanjutan: pembaruan modul saat fitur meningkat, refresher training, dan pembentukan komunitas praktik antar puskesmas untuk saling belajar. Dengan strategi SDM yang matang, transformasi digital bukan sekadar implementasi teknologi tapi perubahan layanan yang berkesinambungan.

7. Keamanan Data, Privasi, dan Etika

Data kesehatan adalah aset paling sensitif; menanganinya memerlukan kepastian keamanan dan kepatuhan etika. Puskesmas digital harus menerapkan prinsip privasi sejak desain (privacy by design) dan keamanan sejak awal (security by design).

1. Regulasi privasi harus dipatuhi: identifikasi peraturan nasional mengenai data pribadi dan catat implikasinya-misalnya hak pasien atas akses data, masa retensi data, dan mekanisme penghapusan data. Puskesmas harus menyusun kebijakan internal yang menguraikan hak dan tanggung jawab staf terkait data.
2. Aspek teknis keamanan: enkripsi end-to-end untuk data sensitif, enkripsi database, akses berbasis otorisasi (role based access control), penggunaan password kompleks, serta autentikasi multi-faktor untuk akses administratif. Audit trail penting untuk menelusuri siapa mengakses atau mengubah data tertentu.
3. Backup dan disaster recovery: prosedur backup harian, offsite backup, dan rencana recovery untuk menjaga continuity layanan saat terjadi kegagalan sistem. Uji coba recovery secara berkala untuk memastikan rencana efektif.
4. Penanganan insiden siber: definisikan proses pelaporan insiden, unit respons insiden, dan komunikasi transparan kepada pemangku kepentingan. Latihan simulasi insiden membantu kesiapan.
5. Perlindungan terhadap kebocoran data: batasan penggunaan perangkat pribadi untuk akses data, segmentasi jaringan (separate network) untuk area publik, dan penghapusan data di perangkat sebelum dipakai kembali.
6. Etika penggunaan data: gunakan data untuk tujuan yang jelas-pelayanan klinis, manajemen program, dan penelitian yang telah mendapat izin etis. Hindari komersialisasi data tanpa persetujuan eksplisit pengguna. Proses consent (informed consent) harus mudah dipahami dan mencakup hak penolakan.
7. Keamanan sumber daya manusia: pelatihan tentang phishing, social engineering, dan kebijakan keamanan informasi. Banyak pelanggaran terjadi karena kelalaian staf, bukan vakum teknis.
8. Kerja sama dengan pihak ketiga: kontrak vendor harus mencakup klausul keamanan, kepatuhan regulasi, dan audit keamanan berkala. Hindari dependensi pada layanan tanpa jaminan perlindungan data.

Akhirnya, menjaga kepercayaan publik adalah tujuan utama. Ketika masyarakat melihat bahwa data mereka aman, partisipasi dalam program digital meningkat. Sehingga keamanan dan etika bukan beban tambahan-mereka adalah investasi untuk keberlanjutan Puskesmas Digital.

8. Roadmap Implementasi: Dari Pilot hingga Skalabilitas dan Pembiayaan

Implementasi puskesmas digital sebaiknya mengikuti roadmap bertahap: persiapan, pilot, evaluasi, scale-up, dan pemeliharaan.

Tahap persiapan melibatkan assessment kebutuhan (readiness assessment), pembuatan business case, dan penyusunan rencana pembiayaan. Analisis konteks lokal menentukan prioritas fitur-misalnya pendaftaran online dan EMR sebagai minimum viable product (MVP).

Tahap pilot: pilih beberapa puskesmas dengan profil berbeda (urban, semi-urban, terpencil) untuk menguji solusi. Fokus pada user feedback, interoperabilitas, dan outcome operasional (waktu layanan, kepuasan pasien). Dokumentasikan pelajaran sehingga adaptasi bisa dilakukan sebelum scale-up.

Evaluasi pilot wajib meliputi aspek teknis, klinis, finansial, dan kepuasan pengguna. Gunakan indikator realistis seperti: penurunan waktu tunggu, persentase data ter-digitasi, jumlah teleconsult, dan angka kesalahan resep. Hasil evaluasi menjadi dasar keputusan scale-up.

Scale-up memerlukan komitmen pembiayaan: anggaran modal (perangkat keras, instalasi), operasi (support, lisensi), dan capacity building. Sumber pembiayaan dapat gabungan: APBD/APBN, bantuan donor, skema cost-sharing, atau PPP (public-private partnership) dengan syarat proteksi data dan tata kelola jelas. Bentuk pembiayaan inovatif seperti pay-for-performance atau pemanfaatan dana kapitasi juga bisa dieksplorasi.

Penting juga menata governance: unit pengelola program di tingkat dinas kesehatan provinsi/kabupaten, tim teknis, dan mekanisme koordinasi lintas sektor (Dinas Kominfo untuk infrastruktur, Bappeda untuk pembiayaan). Standar dan kebijakan pusat memfasilitasi interoperabilitas: format data, coding, dan kelayakan sertifikasi aplikasi.

Skalabilitas teknis memerlukan arsitektur modular, API standar, dan manajemen konfigurasi. Pengelolaan versi, testing regresi, serta continuous integration/continuous deployment (CI/CD) terbaik untuk tim IT lebih besar.

Monitoring dan evaluasi berkelanjutan penting: dashboard kinerja, survei pengguna, dan audit keamanan. Keberlanjutan program juga bergantung pada model pemeliharaan-apakah dikelola pemerintah, disewa dengan vendor, atau model hybrid.

Akhirnya, skenario jangka panjang: integrasi penuh dengan ekosistem kesehatan nasional-rumah sakit, BPJS, registry penyakit, dan data demografi-mewujudkan jaringan layanan kesehatan terintegrasi. Dengan roadmap realistis, dukungan pembiayaan dan tata kelola yang kuat, Puskesmas Digital bisa bertransformasi dari pilot menjadi realita yang berdampak luas.

Kesimpulan

Puskesmas Digital adalah peluang strategis untuk memperkokoh layanan kesehatan primer di Indonesia: meningkatkan akses, mutu klinis, efisiensi, dan kemampuan respons terhadap masalah kesehatan publik. Namun transisi ini bukan otomatis-ia menuntut persiapan infrastruktur, desain layanan yang sesuai konteks, penguatan SDM, jaminan keamanan data, dukungan pembiayaan berkelanjutan, dan tata kelola yang solid. Dengan pendekatan bertahap (MVP → pilot → scale-up), standar interoperabilitas, serta keterlibatan komunitas dan pemimpin lokal, impian puskesmas digital dapat berubah menjadi realita. Keberhasilan membutuhkan komitmen politik, kolaborasi multi-sektor, serta desain teknologi yang manusiawi dan inklusif. Jika direncanakan dengan matang dan berorientasi pada kebutuhan pasien, Puskesmas Digital bukan sekadar mimpi-melainkan jalan nyata memperkuat sistem kesehatan primer untuk masa kini dan masa depan.