Perkembangan teknologi digital telah merevolusi hampir semua aspek kehidupan, termasuk cara kita bertransaksi. Digital payment—pembayaran non-tunai menggunakan perangkat elektronik—bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan. Di tingkat lokal, digital payment memainkan peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, memberdayakan UMKM, dan meningkatkan inklusi keuangan. Artikel ini mengulas secara mendalam bagaimana digital payment mendorong aktivitas ekonomi di tingkat desa, kelurahan, dan kota kecil, lengkap dengan contoh, tantangan, dan rekomendasi kebijakan.
1. Pendahuluan
Ekonomi lokal adalah fondasi dari kestabilan sosial dan ekonomi nasional. Ia hidup di tengah masyarakat melalui denyut pasar tradisional, usaha mikro, warung kelontong, pengrajin rumahan, dan jasa informal seperti tukang ojek atau pedagang kaki lima. Di sinilah aktivitas ekonomi paling nyata terjadi, menyerap tenaga kerja terbanyak, dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan keluarga di Indonesia. Namun, selama bertahun-tahun, ekonomi lokal menghadapi berbagai tantangan klasik: keterbatasan akses modal, sistem pencatatan manual, ketergantungan pada uang tunai, serta lemahnya daya saing terhadap pasar modern yang lebih terstruktur dan terdigitalisasi.
Masuknya teknologi digital, khususnya di sektor keuangan, menjadi titik balik penting. Digital payment atau sistem pembayaran elektronik hadir bukan hanya sebagai inovasi teknologi, tapi sebagai jawaban terhadap keterbatasan lama yang membelenggu ekonomi lokal. Kini, dengan dompet digital (e-wallet), QR code, mobile banking, dan layanan fintech, pelaku usaha kecil tak lagi harus bergantung pada transaksi tunai yang rentan kehilangan, tidak tercatat, dan sulit ditelusuri.
Lebih dari sekadar kemudahan bayar-membayar, digital payment membuka jalan ke peluang yang lebih luas: memperbesar akses pasar ke konsumen urban dan digital-savvy, mendorong efisiensi pengelolaan keuangan usaha, hingga membuka akses ke pembiayaan berbasis data. Pelaku UMKM tak lagi dipandang sebagai entitas informal, melainkan bagian dari ekosistem ekonomi formal yang produktif, sehat, dan terhubung secara digital.
Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, sekitar 64 juta UMKM di Indonesia berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB nasional serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Fakta ini menegaskan bahwa mendorong transformasi digital di sektor UMKM, khususnya lewat digital payment, bukan hanya kebijakan ekonomi, tapi strategi pembangunan nasional yang inklusif.
2. Latar Belakang: Transformasi Digital di Indonesia
Transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan—ia adalah kebutuhan mutlak dalam menghadapi ekonomi modern yang dinamis dan terhubung. Indonesia sendiri telah memulai langkah besar dalam mewujudkan ekosistem keuangan digital yang inklusif dan terjangkau, salah satunya melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2014. Gerakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap uang tunai, mempercepat efisiensi transaksi, dan meningkatkan transparansi serta keamanan sistem keuangan nasional.
Lompatan besar terjadi beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi COVID-19 yang memaksa masyarakat mengurangi kontak fisik dan mendorong adopsi teknologi secara cepat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2021 tercatat lebih dari 80 juta pengguna e-wallet aktif di Indonesia, mencerminkan antusiasme dan kesiapan masyarakat dalam menerima sistem pembayaran digital sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
Pendorong utama keberhasilan ini adalah infrastruktur teknologi yang makin luas dan merata. Dengan penetrasi internet mencapai lebih dari 210 juta pengguna dan jaringan 4G yang telah mencakup lebih dari 90% wilayah Indonesia, termasuk desa-desa terpencil, digitalisasi kini bukan hanya milik kota besar. Di sisi lain, adopsi smartphone yang telah mendekati 70% dari total populasi membuka peluang besar bagi digital payment untuk menjangkau lapisan masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh layanan perbankan formal.
Di tengah perkembangan tersebut, Bank Indonesia juga mengambil langkah strategis dengan meluncurkan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) pada tahun 2019, sebuah sistem QR code nasional yang menyatukan berbagai layanan pembayaran digital dalam satu standar. QRIS memungkinkan pelaku usaha menerima berbagai jenis pembayaran elektronik dari satu kode QR saja, tanpa perlu memiliki banyak mesin atau aplikasi berbeda. Ini sangat membantu pelaku UMKM dan pedagang kecil yang sebelumnya kesulitan memahami atau mengakses banyak platform.
Transformasi digital ini juga didukung penuh oleh pemerintah daerah, kementerian terkait, hingga sektor swasta yang aktif melakukan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan. Fintech-fintech lokal berlomba-lomba masuk ke desa dan pasar tradisional, membawa layanan keuangan berbasis aplikasi, mulai dari pembayaran, pencatatan keuangan, hingga pinjaman mikro.
Namun, meskipun angka dan infrastruktur terlihat menggembirakan, tantangan tetap ada. Literasi digital yang masih rendah di sebagian kalangan masyarakat lokal, ketimpangan akses sinyal di daerah terpencil, dan kekhawatiran soal keamanan digital menjadi isu-isu penting yang perlu ditangani secara kolaboratif.
Transformasi digital di Indonesia tidak hanya tentang modernisasi teknologi, tetapi tentang pemerataan akses dan pemberdayaan ekonomi lokal. Digital payment, dalam konteks ini, adalah alat strategis untuk membawa ekonomi rakyat ke panggung nasional—efisien, inklusif, dan berdaya saing tinggi.
3. Beragam Model Digital Payment
Digital payment hadir dalam berbagai format, yang masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulan:
-
E‑wallet (Dompet Digital)
Contoh: GoPay, OVO, DANA, LinkAja. Pengguna mengisi saldo via transfer bank atau merchant, lalu membayar hanya dengan scan QR. -
QR Code Standar Nasional (QRIS)
Diterbitkan BI, QRIS memudahkan merchant menerima banyak e‑wallet cukup dengan satu kode QR. -
Mobile Banking & Internet Banking
Fitur scan–to–pay, transfer real-time, pembelian pulsa, dan pembayaran tagihan via aplikasi bank (BRI Mobile, BCA m-Banking). -
Fintech Peer-to-Peer (P2P) Payment
Aplikasi seperti Akulaku atau Kredivo yang menggabungkan dompet digital dan kredit mikro. -
Kartu Debet/Kredit Digital
Virtual card yang dikeluarkan aplikasi seperti Jenius, SpayLater (ShopeePay Later).
4. Manfaat Digital Payment bagi Ekonomi Lokal
4.1 Inklusi Keuangan yang Meluas
Salah satu tantangan ekonomi lokal adalah rendahnya akses ke lembaga keuangan formal. Dengan e‑wallet, siapa pun bisa membuka “rekening” hanya dengan KTP dan ponsel pintar. Ini membuka pintu bagi pedagang kaki lima, nelayan, petani, dan UMKM kecil untuk masuk ekosistem formal.
4.2 Efisiensi Transaksi dan Pengelolaan Keuangan
Transaksi digital menghilangkan kebutuhan menukarkan uang tunai, menghitung kembalian, dan mencatat manual. Semua tercatat otomatis dalam aplikasi—memudahkan pemilik usaha dalam pelaporan keuangan, perencanaan, dan perhitungan pajak.
4.3 Akses Data Transaksi untuk Pembiayaan
Data transaksi digital menjadi “jejak kredit” bagi UMKM. Bank atau fintech bisa menilai kelayakan pinjaman berbasis volume dan frekuensi transaksi, membuka akses modal bagi pelaku usaha yang tak memiliki jaminan.
4.4 Percepatan Perputaran Uang
Dengan pembayaran digital, proses jual-beli menjadi cepat. Pelanggan tidak perlu menyiapkan uang tunai, dan penjual tidak perlu menunggu hitungan kembalian—perputaran uang di pasar lokal pun meningkat, yang berdampak positif pada omzet.
4.5 Keamanan dan Transparansi
Digital payment mengurangi risiko uang hilang atau dicuri. Transaksi terekam secara elektronik, menyulitkan kecurangan dan memudahkan audit internal.
5. Dampak Nyata di Berbagai Sektor Lokal
5.1 UMKM Kuliner
Warung makan dan kafe kecil di perkampungan kini memajang stiker QRIS di meja. Pelanggan muda yang tidak membawa uang tunai tetap bisa membeli—terbukti omzet meningkat hingga 20% setelah migrasi ke digital.
5.2 Pasar Tradisional
Di pasar-pasar Basah seperti Pasar Senen dan Pasar Klewer, pedagang sayur dan ikan menerima pembayaran via e‑wallet. Transaksi grosir antar pedagang juga mulai menggunakan jawaban QR, menghemat waktu dan meminimalkan kesalahan.
5.3 Pariwisata Desa
Homestay dan warung di desa wisata seperti Borobudur atau Kampung Naga kini menerima e‑wallet. Turis domestik dan asing (via e‑wallet syariah yang mendukung multi-currency) memudahkan transaksi di daerah tanpa ATM.
5.4 Jasa Transportasi Lokal
Becak motor, ojek pangkalan, hingga perahu nelayan dapat dibayar non-tunai. Sistem bagi hasil digital memastikan pengemudi mendapatkan komisi tepat waktu.
6. Studi Kasus: Sukses Digital Payment Mendorong Pertumbuhan Lokal
6.1 GoPay di Kota Solo
Pemkot Solo bekerjasama dengan GoPay untuk mempermudah pembayaran parkir dan retribusi pasar. Hasilnya, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir naik 30% dalam 6 bulan.
6.2 DANA dan Kopi Desa di Bandung Barat
Koperasi Kopi Rancakalong di Bandung Barat menerapkan DANA QR untuk anggota warung kopi. Penjualan meningkat 15% karena kemudahan pembayaran, terutama di kalangan pelajar dan wisatawan.
6.3 QRIS untuk UMKM Batik di Pekalongan
Pemerintah provinsi Jawa Tengah menggencarkan sosialisasi QRIS untuk pelaku batik. Dari semula 200 merchant, kini lebih dari 1.200 UMKM batik menerima pembayaran digital, memperluas pasar ke pelanggan online.
7. Tantangan Implementasi Digital Payment
7.1 Infrastruktur dan Akses Internet
Masih ada desa terpencil tanpa sinyal 4G yang stabil. Tanpa koneksi, digital payment tidak dapat dijalankan.
7.2 Literasi Digital dan Keuangan
Tak sedikit pelaku UMKM usia lanjut kesulitan mengoperasikan aplikasi. Perlu pendampingan dan pelatihan rutin.
7.3 Penetrasi Smartphone
Sebagian masyarakat belum memiliki smartphone atau memiliki model lama yang tidak kompatibel dengan aplikasi e‑wallet terbaru.
7.4 Biaya Penggunaan
Beberapa e‑wallet mengenakan biaya top-up atau merchant fee yang masih dianggap tinggi oleh penjual skala kecil.
7.5 Keamanan Siber
Risiko akun dibajak atau penipuan phising memerlukan edukasi soal keamanan digital—seperti penggunaan otentikasi ganda dan menjaga kerahasiaan PIN.
8. Rekomendasi Kebijakan dan Strategi
8.1 Penguatan Infrastruktur Digital
-
Percepatan pembangunan BTS 4G/5G ke desa terpencil.
-
Program subsidi internet bagi UMKM sangat kecil.
8.2 Program Literasi dan Pelatihan
-
Kolaborasi pemerintah, fintech, dan perguruan tinggi menyelenggarakan Digital Payment Camp di tingkat kabupaten.
-
Modul pelatihan mengajarkan instalasi, cara top-up, scan QR, dan manajemen laporan keuangan digital.
8.3 Insentif Bagi Merchant
-
Pemerintah daerah memberikan kredit pajak atau voucher subsidi merchant fee untuk UMKM baru yang mengadopsi QRIS.
-
Penghargaan Digital Champion tiap desa atau kelurahan terbaik penerapan digital payment.
8.4 Keamanan dan Perlindungan Konsumen
-
OJK dan BI memperkuat regulasi proteksi nasabah e‑wallet.
-
Kampanye keamanan siber, simulasi skenario phising, dan hotline khusus laporan penipuan.
8.5 Dukungan Ekosistem Fintech
-
Fasilitasi sandbox regulasi bagi startup fintech untuk berinovasi tanpa hambatan birokrasi.
-
Dorong kemitraan antara bank, fintech, dan koperasi untuk layanan pembayaran terpadu.
9. Kesimpulan
Digital payment telah membuktikan dirinya sebagai solusi penting dalam mendorong ekonomi lokal. Dari inklusi keuangan hingga efisiensi operasional, manfaatnya dirasakan langsung oleh UMKM, pasar tradisional, dan sektor jasa lokal. Kendati tantangan masih ada—mulai dari infrastruktur, literasi, hingga keamanan—berbagai program pelatihan, insentif, dan regulasi yang adaptif mampu mempercepat adopsi.
Peralihan ke ekonomi non-tunai adalah keniscayaan di era digital. Bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, kolaborasi erat antar-pemangku kepentingan mutlak diperlukan. Dengan demikian, digital payment bukan hanya memudahkan transaksi, tetapi juga menjadi motor penggerak pemerataan kemakmuran di seluruh pelosok negeri.
