Bayangkan sebuah rak di minimarket. Isinya berderet-deret, berwarna-warni, dari botol teh kemasan yang “katanya” menyegarkan, minuman bersoda yang “katanya” seru, sampai susu kotak yang “katanya” penuh nutrisi. Semuanya memiliki satu kesamaan: rasa manis yang seringkali menipu. Di balik label “kurang gula” atau “tanpa pemanis buatan” seringkali bersembunyi kalori kosong dalam jumlah fantastis. Kita sudah lama terbiasa dengan rasa manis ini, menganggapnya sebagai keharusan dalam setiap hidangan, sebagai teman saat santai, atau bahkan sebagai penambah energi cepat. Tapi tanpa disadari, “keharusan” ini telah perlahan-lahan berubah menjadi sebuah ancaman.
Ancaman itu bernama diabetes. Angka penderita diabetes di Indonesia terus meroket, menempatkan negara kita dalam daftar sepuluh besar negara dengan kasus diabetes tertinggi di dunia. Diabetes bukan sekadar masalah gula darah tinggi; ia adalah pintu gerbang menuju komplikasi mematikan, dari serangan jantung, stroke, gagal ginjal, amputasi, sampai kebutaan. Lebih ngerinya lagi, diabetes kini tidak lagi hanya menyerang orang tua, tapi mulai mengincar anak-anak dan remaja yang pola konsumsinya semakin “bebas”. Diabetes adalah “silent killer” yang secara perlahan tapi pasti menggerogoti kesehatan dan masa depan bangsa kita.
Di tengah situasi darurat ini, pemerintah pun melontarkan sebuah kebijakan: Pajak Minuman Berpemanis (MBDK). Tujuannya terdengar mulia: untuk mengurangi konsumsi gula masyarakat dan pada akhirnya menekan angka diabetes. Logikanya sederhana: harga naik, permintaan turun. Negara-negara lain yang sudah menerapkan kebijakan ini, seperti Meksiko dan Inggris, melaporkan penurunan konsumsi minuman manis yang cukup signifikan. Pemerintah Indonesia pun optimis bahwa kebijakan ini akan membawa dampak positif yang sama.
Tapi, benarkah kebijakan ini sesederhana itu? Apakah menaikkan harga melalui pajak akan benar-benar efektif dalam jangka panjang? Pertanyaan ini memicu perdebatan yang hangat dan kompleks.
Di satu sisi, para pendukung kebijakan ini berargumen bahwa MBDK adalah langkah yang tepat untuk intervensi kesehatan publik. Mereka percaya bahwa harga adalah faktor penentu utama dalam keputusan pembelian masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan anak-anak. Pajak ini tidak hanya akan mengurangi konsumsi, tapi juga akan memaksa industri untuk merumulasi produk mereka agar memiliki kandungan gula yang lebih rendah. Lebih jauh lagi, pendapatan dari pajak ini bisa dialokasikan untuk program kesehatan, seperti kampanye edukasi gizi dan penguatan layanan primer di Puskesmas. MBDK, dalam pandangan ini, adalah investasi kesehatan jangka panjang.
Di sisi lain, ada keraguan yang sah dari berbagai pihak. Pajak MBDK dikhawatirkan akan membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Bagi keluarga dengan anggaran terbatas, kenaikan harga, sekecil apapun, bisa berdampak pada kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Kebijakan ini juga dianggap tidak adil karena hanya menyasar satu jenis makanan/minuman, sedangkan banyak makanan/minuman lain yang juga tinggi gula (seperti kue, biskuit, dan makanan olahan lainnya) luput dari pajak.
Kritik yang paling tajam muncul dari kekhawatiran bahwa pajak ini bukanlah solusi kesehatan, melainkan sekadar instrumen untuk menambah kas negara. Keraguan ini diperkuat oleh fakta bahwa alokasi pendapatan pajak seringkali tidak transparan dan tidak selalu digunakan untuk tujuan yang awalnya direncanakan. Jika pendapatan dari MBDK hanya masuk ke dalam kantong anggaran umum tanpa jaminan akan digunakan untuk program kesehatan yang efektif, maka kebijakan ini tidak lebih dari sekadar “pajak kesehatan” yang tidak memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Pemerintah juga harus menghadapi realitas bahwa industri farmasi di Indonesia masih sangat rapuh. Monopoli Big Pharma dan ketergantungan pada bahan baku impor membuat harga obat paten di Indonesia masih sangat mahal. Sementara itu, regulasi pemerintah seringkali terlihat ompong di hadapan kekuatan lobi Big Pharma. Pemerintah jarang menggunakan mekanisme Lisensi Wajib untuk memaksa Big Pharma mengizinkan produksi obat generik dengan harga terjangkau. Akibatnya, rakyat Indonesia harus berjuang sendiri melawan Big Pharma untuk mendapatkan obat yang mereka butuhkan.
Kebijakan MBDK tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus menjadi bagian dari strategi kesehatan yang lebih komprehensif. Pemerintah tidak bisa hanya menaikkan harga, tapi juga harus memberikan alternatif yang lebih sehat dan terjangkau bagi masyarakat. Air bersih untuk semua harus menjadi prioritas, agar masyarakat tidak lagi bergantung pada minuman kemasan yang mahal dan tidak sehat. Pemerintah juga harus serius membangun industri bahan baku obat dalam negeri agar kedaulatan farmasi kita terjaga.
Kita tidak boleh membiarkan warga di pelosok terus-menerus menanti janji yang tidak kunjung lunas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan pernah tercapai selama akses ke dokter spesialis masih dibatasi oleh letak geografis dan tebalnya dompet. Rakyat di perbatasan, di pulau-pulau kecil, dan di pedalaman hutan memiliki hak yang sama untuk sembuh.
