Kategori LAKIP

Mengukur kinerja pemerintah secara objektif adalah kebutuhan mendasar agar kebijakan publik bisa dievaluasi, diperbaiki, dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Proses pengukuran ini tidak sederhana karena melibatkan banyak dimensi: hasil langsung program, perubahan kondisi sosial-ekonomi, kualitas layanan, efisiensi anggaran, dan persepsi publik.…

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP merupakan kewajiban penting bagi setiap instansi pemerintah. LAKIP menjadi cermin kinerja sekaligus alat pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan anggaran dan pencapaian program. Di balik laporan yang tersusun rapi, terdapat proses panjang yang…

Rencana Strategis atau yang sering disebut Renstra merupakan dokumen penting dalam perencanaan organisasi, khususnya di lingkungan pemerintahan dan lembaga publik. Renstra menjadi arah utama dalam menentukan tujuan, sasaran, dan langkah besar organisasi dalam jangka menengah, biasanya lima tahunan. Namun dalam…

Banyak Organisasi Perangkat Daerah atau OPD yang melaporkan bahwa nilai akuntabilitasnya stagnan meskipun berbagai program reformasi birokrasi telah dijalankan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah masalahnya terletak pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, atau kombinasi semuanya? Dalam tulisan ini akan dibahas secara…

Setiap tahun, instansi pemerintah di seluruh Indonesia menyusun sebuah dokumen penting bernama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan LAKIP. Bagi sebagian orang, terutama masyarakat umum, dokumen ini mungkin terdengar teknis, kaku, dan hanya seperti laporan formal…

Pendahuluan Seringkali dalam organisasi pemerintahan atau unit layanan publik, ada dua dunia yang berjalan hampir terpisah: keuangan dan pengadaan. Keuangan fokus pada anggaran, pembayaran, dan pelaporan; sementara pengadaan bertugas memastikan barang dan jasa tersedia, kualitas sesuai, serta kontrak dilaksanakan. Bila…

Pendahuluan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sering dipersepsikan sebagai dokumen administratif tahunan yang harus diserahkan karena kewajiban regulasi. Padahal bila dipahami dan digunakan secara benar, LAKIP bisa menjadi alat strategis untuk mendorong efisiensi belanja barang dan jasa di lingkungan…

Pendahuluan Banyak organisasi publik dan swasta memiliki dua dokumen yang tampak mirip tujuannya: satu laporan kinerja (LAKIP) dan satu set dokumen pengadaan (RKS, TOR, kontrak, serta catatannya di sistem seperti SPSE). Keduanya penting – LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)…

Pendahuluan – Mengapa Mengukur Kinerja Pengadaan Lewat LAKIP Penting? LAKIP adalah salah satu dokumen yang dipakai pemerintah untuk melaporkan apa yang sudah dicapai selama satu tahun anggaran: rencana, hasil, dan hambatan. Pengadaan barang dan jasa adalah bagian besar dari belanja…

Pendahuluan LAKIP – Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – adalah instrumen inti dalam tata kelola pemerintahan untuk memastikan akuntabilitas, efektivitas, dan akurasi pelaporan kinerja. Sejak diamanatkan dalam berbagai peraturan, LAKIP banyak berfungsi sebagai dokumen akuntabilitas yang menjadi bahan evaluasi internal,…