Kategori Keuangan

Pendahuluan Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah bukan hanya soal memilih pemasok dan menandatangani kontrak. Di balik proses itu ada banyak ketidakpastian: harga pasar yang berubah, pemasok yang gagal memenuhi janji, spesifikasi yang tidak tepat, anggaran yang terbatas, hingga risiko…

Pendahuluan – Mengapa Sistem Pengendalian Internal Penting untuk Pengadaan? Pengadaan barang dan jasa adalah salah satu kegiatan yang paling rentan terhadap kesalahan, pemborosan, dan penyimpangan. Karena jumlah uang yang bergerak besar dan prosesnya melibatkan banyak pihak, tanpa pengendalian internal yang…

Pendahuluan – Mengapa Pengadaan Berpengaruh pada Kinerja Keuangan Daerah Setiap pemerintah daerah mengelola anggaran yang besar: untuk infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah jumlah anggaran yang tidak sedikit itu, satu aktivitas administratif sering kali menjadi penentu apakah…

Pendahuluan Literasi keuangan adalah kemampuan memahami konsep dasar keuangan – penganggaran, menabung, investasi, utang yang sehat, perencanaan pensiun, dan proteksi risiko – serta menerapkannya dalam pengelolaan keuangan pribadi. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), literasi keuangan yang memadai bukan sekadar soal…

Pendahuluan Perdebatan antara prioritas belanja modal (capex) dan belanja pegawai (opex) adalah salah satu diskursus paling klasik dalam pengelolaan anggaran publik dan organisasi. Di satu sisi, belanja pegawai-gaji, tunjangan, insentif, dan kompensasi lain-menjamin kapasitas operasional harian, stabilitas birokrasi, dan kesejahteraan…

Pendahuluan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini tertinggi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Mencapai predikat WTP bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Artikel…

Pendahuluan Transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan salah satu pilar utama dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang‑Undang No. 22/1999 (selanjutnya diperbarui menjadi UU No. 23/2014) tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah-baik provinsi, kabupaten, maupun kota-diberi kewenangan…

Setiap pemerintahan daerah-baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota-memerlukan sumber pendapatan yang sah untuk membiayai seluruh program dan kegiatan pembangunan, mulai dari infrastruktur dasar hingga pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Pendapatan daerah yang sah berasal dari berbagai pos, masing‑masing diatur secara jelas…

Pengelolaan keuangan di pemerintahan merupakan proses dinamis yang melibatkan serangkaian tahap mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi dan pengawasan. Setiap tahap saling berkaitan, membentuk sebuah siklus yang harus dilaksanakan dengan cermat dan akuntabel agar tujuan pembangunan nasional dan…

Pendahuluan   Kondisi ekonomi saat ini menuntut kita untuk lebih lincah dalam mengelola keuangan rumah tangga, terutama di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok. Tanpa strategi yang tepat, pendapatan yang seharusnya mencukupi bisa terasa kian menipis. Namun, dengan sedikit kreativitas dan…