Kasihan sekali kelas menengah kita ini. Sungguh. Di tahun 2026 ini, posisi mereka persis seperti isi roti lapis: dijepit dari atas, ditekan dari bawah. Mau teriak, suaranya kalah nyaring dibanding kelompok atas yang punya akses kekuasaan. Mau mengeluh minta bantuan, dianggap sudah mampu karena punya mobil kreditan dan ponsel yang layarnya tidak retak.
Inilah fenomena “The Squeezed Middle”. Kelompok masyarakat yang secara statistik bukan lagi orang miskin, tapi untuk disebut kaya pun masih jauh panggang dari api. Mereka adalah motor ekonomi. Mereka pembayar pajak yang paling patuh—karena pajaknya langsung dipotong dari gaji sebelum uangnya mampir ke rekening. Tapi anehnya, setiap kali pemerintah membagikan “kue” subsidi, kelompok ini justru paling sering gigit jari.
Pajak yang Setia Menagih Janji
Mari kita bicara jujur soal pajak. Kelas menengah adalah tulang punggung penerimaan negara. Mereka bekerja dari jam delapan pagi sampai jam lima sore. Sebagian bahkan sampai jam sembilan malam karena mengejar lembur atau terjebak macet. Setiap bulan, slip gaji mereka menunjukkan angka potongan PPh yang tidak sedikit. Belum lagi kalau mereka belanja ke mall atau sekadar makan di restoran cepat saji, ada PPN yang setia menemani.
Di tahun 2026, ekstensifikasi pajak semakin gencar. Semua terdata. Semua terpantau. Dari mulai langganan aplikasi hiburan sampai transaksi aset digital, pajaknya ada. Kelas menengah tidak punya cara untuk “menghindar” secara kreatif seperti pengusaha besar yang punya konsultan pajak mahal. Mereka pasrah. Bayar saja. Harapannya satu: uang pajak itu kembali dalam bentuk fasilitas publik yang mumpuni. Tapi, apakah kenyataannya begitu?
Subsidi yang Selalu Salah Alamat (Bagi Mereka)
Nah, di sinilah letak perihnya. Begitu bicara soal subsidi, kelas menengah tiba-tiba dianggap “orang kaya”. Mau beli BBM bersubsidi? Wah, mobilnya keluaran tahun muda, tidak boleh. Mau dapat subsidi listrik? Oh, daya listrik di rumahnya 1.300 VA atau 2.200 VA, dianggap sudah mapan. Mau dapat bantuan tunai untuk pendidikan anak? Maaf, penghasilan Anda di atas ambang batas penerima bantuan.
Padahal, pengeluaran kelas menengah ini luar biasa besarnya. Mereka harus membayar cicilan rumah yang bunganya terus merangkak naik. Mereka harus membiayai sekolah anak yang kualitasnya “agak lumayan” karena sekolah negeri yang bagus seringkali terkendala sistem zonasi. Mereka juga harus menanggung biaya kesehatan orang tua yang makin menua. Begitu semua pengeluaran wajib itu dibayarkan, sisa uang di rekening seringkali hanya cukup untuk bertahan hidup sampai tanggal dua puluh lima bulan berikutnya.
Terjebak dalam Status “Mampu”
Masalah utamanya adalah indikator kemiskinan kita yang seringkali terlalu rendah. Seseorang yang punya penghasilan sedikit di atas garis kemiskinan langsung dicoret dari daftar penerima subsidi. Padahal, selisih sedikit itu habis dimakan biaya transportasi kota besar yang makin mahal. Akibatnya, kelas menengah seringkali merasa lebih miskin dibanding mereka yang secara resmi terdaftar sebagai warga miskin.
Coba perhatikan. Kelompok bawah dapat subsidi pangan, subsidi kesehatan (PBI), hingga bantuan pendidikan. Kelompok atas punya modal besar untuk memutar uang dan menikmati berbagai insentif investasi. Kelas menengah? Mereka berdiri di tengah badai tanpa payung. Mereka dipaksa mandiri secara absolut. Sakit sedikit saja, tabungan tiga bulan bisa ludes dalam semalam karena klaim asuransi yang prosesnya berbelit.
Aspirasi yang Sering Terabaikan
Secara politik, kelas menengah Indonesia itu unik. Mereka kritis di media sosial, tapi seringkali pasif dalam tindakan nyata. Mereka terlalu sibuk bekerja untuk bisa turun ke jalan. Aspirasi mereka sering dianggap angin lalu oleh pengambil kebijakan. Mengapa? Karena mereka dianggap “aman”. Mereka dianggap bisa mengatasi masalahnya sendiri.
Namun, mengabaikan kelas menengah adalah kesalahan fatal. Jika kelompok ini mulai lelah, daya beli nasional akan rontok. Siapa yang akan membeli rumah di pinggiran kota? Siapa yang akan meramaikan pusat perbelanjaan? Siapa yang akan mengisi kursi-kursi pesawat saat musim liburan? Semuanya adalah kelas menengah. Jika mereka terus terjepit, roda ekonomi akan berputar lebih lambat.
Menanti Keadilan yang Proporsional
Lalu, apa solusinya? Apakah kelas menengah minta disubsidi beras juga? Tidak perlu. Mereka hanya butuh keadilan yang proporsional. Berikan mereka insentif dalam bentuk lain. Misalnya, pengurangan pajak bagi mereka yang memiliki tanggungan pendidikan anak atau biaya perawatan orang tua lanjut usia (elderly care).
Pemerintah juga perlu memperbaiki fasilitas publik agar kelas menengah merasa uang pajaknya tidak sia-sia. Kalau transportasi umum sudah sangat bagus dan aman, mereka tidak perlu lagi mencicil mobil yang membebani keuangan. Kalau sekolah negeri kualitasnya merata dan transparan, mereka tidak perlu membayar uang pangkal puluhan juta di sekolah swasta. Itu adalah “subsidi terselubung” yang sebenarnya sangat mereka butuhkan.
Penutup: Jangan Sampai Motor Itu Mogok
Kelas menengah adalah motor penggerak. Di tahun 2026 yang penuh ketidakpastian ini, motor ini butuh “pelumas”. Jangan terus-terusan dipaksa mengebut sambil dikurangi bahan bakarnya. Jika motor ini mogok, seluruh kendaraan ekonomi bangsa akan ikut berhenti.
Kita butuh kebijakan yang lebih berempati pada mereka yang berada di tengah. Mereka yang patuh membayar pajak, namun sering dilupakan saat pembagian manfaat. Mari kita pastikan kelas menengah kita tetap kuat. Bukan karena mereka punya segalanya, tapi karena mereka adalah harapan bagi kemajuan bangsa ini ke depan. Jangan sampai mereka hanya jadi pahlawan pajak yang kesepian di tengah kemewahan subsidi yang bukan untuk mereka.
