Ada sebuah ironi yang getir setiap kali kita merayakan hari kemerdekaan di pelosok negeri. Di saat pidato pejabat membumbung tinggi tentang “Indonesia Maju” dan “Transformasi Digital”, seorang ibu di pedalaman Papua atau di pegunungan Meratus harus bertaruh nyawa di atas tandu darurat, menembus hutan berjam-jam hanya untuk mencari dokter yang bisa menjahit luka operasi caesar atau mendiagnosis penyakit jantungnya. Di sana, jargon-jargon kemajuan itu luruh seketika, kalah oleh fakta bahwa untuk urusan nyawa, warga pelosok seolah-olah masih menjadi warga negara kelas dua.
Masalah kita hari ini bukan sekadar soal kekurangan jumlah dokter, tapi soal penumpukan. Kalau Anda jalan-jalan ke kawasan segitiga emas Jakarta atau pusat kota Surabaya, papan nama dokter spesialis berderet-deret di sepanjang jalan, dari spesialis kulit yang bisa bikin wajah glowing sampai spesialis bedah yang alatnya paling canggih sejagat raya. Namun, begitu Anda bergeser sedikit ke kabupaten yang jauh dari bandara, mencari dokter spesialis bedah umum saja susahnya minta ampun, apalagi spesialis saraf atau onkologi. Kita menghadapi sebuah paradoks: dokter-dokter terbaik kita berkumpul di tempat yang paling sedikit membutuhkannya, sementara rakyat yang paling butuh justru hanya bisa pasrah pada nasib.
Janji pemerintah untuk melakukan “pemerataan” sudah terdengar sejak era Orde Baru hingga era media sosial sekarang ini. Berbagai program sudah diluncurkan, mulai dari wajib kerja dokter spesialis, beasiswa besar-besaran, sampai pembangunan rumah sakit megah di daerah tertinggal. Tapi hasilnya? Masih jauh panggang dari api. Masalahnya, kita seringkali hanya melihat solusi dari kacamata administratif—pokoknya kirim orang, beri surat tugas, selesai. Kita lupa bahwa dokter juga manusia, bukan robot yang bisa dicemplungkan ke mana saja tanpa persiapan ekosistem yang menunjang.
Bayangkan Anda adalah seorang dokter spesialis muda yang baru saja lulus dengan biaya sekolah ratusan juta (dan mungkin masih punya utang). Anda dikirim ke daerah terpencil yang listriknya sering mati-nyala, sinyal internetnya megap-megap, dan yang paling parah: rumah sakitnya tidak punya peralatan medis yang memadai. Seorang spesialis bedah tidak bisa bekerja hanya dengan pisau dan gunting; mereka butuh tim anestesi, ruang operasi yang steril, dan alat diagnosis yang mumpuni. Tanpa itu, mengirim dokter spesialis ke pelosok itu ibarat mengirim prajurit ke medan perang tanpa senjata. Mereka hanya akan datang, duduk di poli, lalu merasa frustrasi karena tidak bisa berbuat apa-apa saat pasien kritis datang.
Selain itu, ada faktor manusiawi yang seringkali dianggap tabu untuk dibicarakan: kesejahteraan dan jenjang karier. Banyak dokter spesialis enggan ke pelosok bukan karena mereka kurang nasionalis, tapi karena masa depan keluarga mereka juga menjadi taruhan. Di kota besar, anak-anak mereka bisa sekolah di tempat terbaik, pasangan mereka bisa bekerja, dan akses informasi terbuka lebar. Pemerintah harus berani memberikan insentif yang tidak main-main—bukan cuma gaji yang “lumayan”, tapi tunjangan yang membuat mereka merasa dihargai lebih karena telah berkorban. Jika gaji dokter spesialis di pelosok sama dengan yang di Jakarta, ya jangan salahkan kalau mereka memilih macet-macetan di Sudirman daripada melihat bintang di pedalaman.
Kita juga harus bicara soal birokrasi di daerah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa terkadang “raja-raja kecil” di daerah—entah itu Kepala Dinas Kesehatan atau Direktur RSUD—lebih mementingkan kedekatan politik daripada kompetensi medis. Ada dokter spesialis yang dikirim pusat, tapi begitu sampai di daerah, malah dipersulit urusan izinnya atau insentif daerahnya macet karena anggarannya “terpakai” untuk urusan lain. Ego sektoral antara pemerintah pusat dan daerah ini seringkali menjadi penghambat utama pemerataan. Janji pusat seringkali mentok di birokrasi daerah yang masih feodal.
Lalu, apa solusinya? Apakah kita harus terus-menerus mengandalkan kerelaan hati dokter untuk mengabdi? Tentu tidak. Pengabdian itu ada batasnya, sistemlah yang harus abadi. Pemerintah perlu melakukan revolusi dalam pendidikan kedokteran. Berikan jalur khusus beasiswa bagi putra-putri daerah asli untuk menjadi dokter spesialis dengan kontrak yang mengikat mereka untuk kembali ke kampung halaman. Mereka yang punya ikatan emosional dengan tanah kelahirannya akan jauh lebih betah bertahan daripada dokter dari kota besar yang hanya menganggap penempatan daerah sebagai “masa hukuman” sebelum bisa buka praktik mandiri.
Teknologi juga harusnya menjadi jawaban, bukan sekadar pajangan. Telemedicine jangan cuma jadi aplikasi di ponsel warga kota. Pemerintah harus membangun infrastruktur digital di puskesmas-puskesmas pelosok agar dokter umum di sana bisa berkonsultasi secara real-time dengan dokter spesialis di pusat kota. Dengan begitu, pasien tidak perlu menempuh perjalanan 12 jam hanya untuk sekadar konsultasi hasil laboratorium. Tapi kembali lagi, teknologi butuh listrik dan internet, dan menyediakan keduanya adalah tanggung jawab mutlak pemerintah yang tidak boleh ditawar.
Kita tidak boleh membiarkan warga di pelosok terus-menerus menanti janji yang tidak kunjung lunas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan pernah tercapai selama akses ke dokter spesialis masih dibatasi oleh letak geografis dan tebalnya dompet. Rakyat di perbatasan, di pulau-pulau kecil, dan di pedalaman hutan memiliki hak yang sama untuk sembuh. Mereka berhak melihat anak-anak mereka tumbuh sehat karena ditangani oleh ahli yang kompeten.
Pemerataan dokter spesialis bukan cuma soal angka-angka dalam laporan tahunan Kementerian Kesehatan. Ini soal kehadiran negara dalam setiap detak jantung rakyatnya, tak peduli seberapa jauh mereka dari Istana Merdeka. Sudah saatnya pemerintah berhenti memberikan janji-janji manis di atas kertas, dan mulai memberikan bukti nyata di ruang-ruang periksa di ujung negeri. Karena kesehatan adalah hak dasar, dan tidak boleh ada satu pun warga negara yang merasa ditinggalkan dalam perjuangan mereka untuk bertahan hidup.
