Pengelolaan keuangan di pemerintahan merupakan proses dinamis yang melibatkan serangkaian tahap mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi dan pengawasan. Setiap tahap saling berkaitan, membentuk sebuah siklus yang harus dilaksanakan dengan cermat dan akuntabel agar tujuan pembangunan nasional dan daerah tercapai, serta anggaran publik digunakan secara efektif dan efisien. Artikel ini menguraikan secara mendalam masing‐masing tahapan siklus tersebut, menyoroti prinsip, mekanisme, tantangan, dan praktik terbaik guna menciptakan tata kelola keuangan publik yang transparan dan bertanggung jawab.
1. Perencanaan Keuangan: Fondasi yang Kuat
1.1. Landasan Strategis
Perencanaan keuangan pemerintah dimulai dari perumusan arah kebijakan jangka menengah yang bersifat strategis. Di tingkat nasional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjadi pedoman utama yang mencerminkan visi presiden terpilih selama lima tahun. Dokumen ini berisi visi, misi, arah kebijakan, sasaran strategis pembangunan nasional, serta kerangka makroekonomi dan asumsi fiskal yang realistis.
Di tingkat daerah, RPJMN diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang wajib disusun kepala daerah paling lambat 6 bulan setelah dilantik. RPJMD bukan hanya menyalin RPJMN, melainkan juga mengintegrasikan isu-isu lokal seperti tingkat kemiskinan spesifik wilayah, ketimpangan pelayanan dasar, dan tantangan sosial kultural yang khas.
Kedua dokumen ini menjadi pondasi dari perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang menjabarkan bagaimana pemerintah akan menggunakan dana publik secara strategis dan prioritas. Pada fase ini pula nilai dasar tata kelola keuangan mulai ditanamkan: transparansi dalam penyusunan, akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, serta efisiensi dalam pengalokasian sumber daya.
1.2. Analisis Kondisi dan Kebutuhan
Langkah berikutnya adalah melakukan analisis yang mendalam terhadap kondisi riil, baik makro maupun mikro. Di tingkat makro, pemerintah harus mempertimbangkan dinamika ekonomi global, inflasi, nilai tukar, pertumbuhan PDB, serta kondisi fiskal nasional dan daerah. Sedangkan di tingkat mikro, diperlukan evaluasi terhadap indikator sektoral, seperti pencapaian pembangunan infrastruktur dasar, indeks pembangunan manusia, hingga ketimpangan antarwilayah.
Analisis ini diperkuat dengan pelibatan publik melalui Musrenbang-Musyawarah Perencanaan Pembangunan-yang berlangsung mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. Proses ini memastikan bahwa aspirasi warga diakomodasi, terutama kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat. Masukan dari Musrenbang disandingkan dengan data statistik, riset akademik, serta evaluasi program tahun sebelumnya, guna memastikan setiap program memiliki dasar kebutuhan yang jelas, bukan sekadar titipan politik.
1.3. Penyusunan Dokumen Perencanaan
Hasil dari seluruh proses analisis dituangkan dalam dokumen KUA, yang berisi kerangka ekonomi makro daerah, kebijakan fiskal, serta asumsi pendapatan dan belanja. Dokumen ini dijadikan dasar penyusunan PPAS, yaitu rincian plafon anggaran sementara per sektor atau OPD. PPAS menetapkan batas maksimal belanja yang boleh direncanakan setiap OPD, dengan pembagian antara belanja langsung (untuk kegiatan/program) dan tidak langsung (seperti gaji, hibah, bansos).
KUA dan PPAS dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif, dalam forum resmi antara TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Badan Anggaran DPRD. Hasil akhirnya adalah Nota Kesepakatan KUA-PPAS, yang menjadi acuan resmi penyusunan RKA-SKPD dan mengikat secara hukum bagi proses selanjutnya.
2. Penganggaran: Merinci Anggaran Menjadi Program dan Kegiatan
2.1. Rincian RKA-SKPD
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD adalah dokumen teknis yang memecah alokasi plafon dari PPAS menjadi program, kegiatan, dan subkegiatan yang operasional. Di tahap ini, seluruh OPD diwajibkan menyusun rincian anggaran berdasarkan standar biaya, output yang diinginkan, dan efisiensi penggunaan dana.
Contohnya, program pengurangan stunting di Dinas Kesehatan harus menjelaskan jumlah desa sasaran, jenis intervensi (gizi, sanitasi, edukasi), dan indikator keberhasilan yang terukur. Kalkulasi dilakukan dengan memperhitungkan unit cost, volume kegiatan, dan kapasitas pelaksana. RKA ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi sekaligus menjadi kontrak moral dan manajerial OPD terhadap publik.
2.2. Pembahasan di Badan Anggaran DPRD
RKA SKPD yang telah disusun kemudian dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Di tahap ini, legislatif menilai apakah program yang diusulkan sesuai dengan prioritas publik dan amanat RPJMD. DPRD juga memiliki hak untuk meminta penjelasan teknis, melakukan uji kelayakan, serta melakukan penyesuaian berdasarkan hasil reses atau aspirasi warga.
Proses ini idealnya menjadi ruang deliberatif, di mana argumentasi berbasis data lebih diutamakan daripada lobi politik atau kepentingan sesaat. Komitmen bersama untuk pembangunan berkelanjutan menjadi kunci agar pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan Rancangan Perda APBD yang berkualitas.
2.3. Persetujuan dan Pengesahan APBD
Setelah disepakati oleh Banggar dan kepala daerah, Rancangan Perda APBD diajukan untuk disahkan dalam sidang paripurna DPRD. Tahap ini menandai transformasi dari rencana ke hukum. Perda yang telah disahkan tidak serta-merta dapat dilaksanakan, tetapi harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur (untuk kabupaten/kota) atau Mendagri (untuk provinsi), guna menjamin kesesuaiannya dengan regulasi nasional.
Proses evaluasi ini penting untuk mencegah penganggaran fiktif, pelanggaran regulasi, atau belanja yang tidak memiliki dasar hukum. Setelah evaluasi selesai dan Perda disetujui, maka dokumen tersebut diundangkan dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh program pembangunan di tahun anggaran yang berjalan.
3. Pelaksanaan Anggaran: Dari Dokumen ke Realita
3.1. Mekanisme Pencairan Dana
Pelaksanaan anggaran diawali dengan proses pencairan dana, yaitu permintaan pembayaran dari OPD kepada Bendahara Umum Daerah. Proses ini menggunakan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang dilampiri dengan dokumen pendukung seperti SPJ (Surat Pertanggungjawaban), kontrak kerja, dan faktur pembayaran.
Untuk pengadaan barang dan jasa, pencairan dilakukan setelah proses lelang selesai dan terdapat Surat Perintah Membayar Hasil Lelang (SP2HL). Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pembayaran tanpa dasar hukum dan fisik pekerjaan.
3.2. Implementasi Program dan Kegiatan
Setiap kegiatan yang telah dianggarkan dijalankan oleh OPD sesuai rencana kerja. Pelaksanaan bisa dilakukan secara swakelola (oleh internal pemerintah) atau melalui penyedia jasa (vendor). Selama pelaksanaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab atas kesesuaian pelaksanaan fisik dengan perencanaan, termasuk kualitas hasil, efektivitas waktu, dan kesesuaian anggaran.
Monitoring harian, mingguan, dan bulanan dilakukan untuk mencegah keterlambatan atau penyelewengan. Data fisik dan keuangan harus dilaporkan ke SIMDA dan dilacak melalui dashboard monitoring agar pengambil kebijakan dapat segera mengintervensi bila terjadi deviasi.
3.3. Pengendalian Internal dan Pencatatan Akuntansi
Semua transaksi harus dicatat secara rinci dan akurat oleh bendahara OPD ke dalam sistem SPAN/D (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara/Daerah). Sistem ini terintegrasi dan mendukung pencatatan komitmen anggaran, realisasi, dan saldo kas.
Inspektorat sebagai unit pengawasan internal melakukan audit berkala guna mendeteksi penyimpangan sejak dini. Dengan sistem pengendalian intern yang baik, risiko penyalahgunaan dana publik dapat diminimalkan, dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih bersih dan profesional.
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
4.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran disusun secara triwulanan, semesteran, dan tahunan oleh BPKAD atau BUD. LRA menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja/penerimaan. Selain angka, LRA juga memberikan analisis terhadap penyebab deviasi, hambatan teknis, serta rekomendasi perbaikan.
Laporan ini disampaikan ke DPRD untuk dievaluasi serta dipublikasikan secara terbuka guna menjamin prinsip transparansi. Masyarakat dapat melihat langsung bagaimana pajak mereka digunakan, dan apakah kinerja keuangan pemerintah sesuai dengan yang dijanjikan dalam dokumen perencanaan.
4.2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Di akhir tahun anggaran, kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD. Dokumen ini memuat capaian indikator kinerja utama, progres pembangunan, serta realisasi anggaran dalam bentuk narasi dan tabel analitis.
LKPJ menjadi bahan evaluasi DPRD dalam sidang paripurna, dan dapat berujung pada pemberian catatan strategis sebagai syarat pelaksanaan anggaran berikutnya. Proses ini memperkuat prinsip check and balance antara eksekutif dan legislatif.
4.3. Audit Eksternal oleh BPK
Sebagai ujung dari siklus, BPK melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan standar SPKN. Audit ini menilai kesesuaian penyajian laporan, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas penggunaan anggaran.
Opini yang dikeluarkan BPK-Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer), atau Tidak Wajar (Adverse)-menjadi indikator utama tata kelola keuangan daerah. Opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi cerminan dari proses pengelolaan yang akuntabel dan profesional.
5. Evaluasi dan Pengawasan
5.1. Evaluasi Program
Evaluasi merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah, melalui Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Inspektorat Daerah, memiliki mandat untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program, baik dari sisi capaian fisik maupun dari sisi dampaknya terhadap tujuan pembangunan.
Evaluasi tidak hanya sekadar melihat berapa persen dana yang terserap, tetapi juga mengukur outcome dan impact. Misalnya, program pelatihan keterampilan bagi pemuda tidak cukup dinilai dari jumlah peserta saja, melainkan juga dari peningkatan jumlah wirausaha baru atau penurunan angka pengangguran. Evaluasi dilakukan dengan metode studi lapangan, survei kepuasan masyarakat, penilaian kinerja berbasis indikator kunci, dan kadang melalui cost-benefit analysis untuk proyek-proyek besar atau program prioritas nasional/daerah.
Hasil evaluasi menjadi bahan reflektif dan korektif bagi perencanaan anggaran tahun berikutnya. Bila ditemukan bahwa sebuah program rutin tidak lagi relevan atau berdampak minim, maka dapat direalokasi atau direformulasi. Demikian pula bila sebuah inisiatif kecil ternyata sangat berdampak, maka program tersebut bisa diperluas atau diduplikasi ke wilayah lain.
5.2. Pengawasan DPRD
Selain evaluasi teknokratik, pengawasan juga dilakukan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai representasi politik masyarakat. DPRD melaksanakan fungsi pengawasan melalui Komisi yang sesuai bidangnya, dan secara lebih spesifik melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk isu-isu strategis tertentu. Pengawasan dilakukan secara berkala, terutama melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), di mana anggota dewan meminta laporan, klarifikasi, dan penjelasan atas realisasi anggaran, capaian program, maupun hambatan pelaksanaan.
DPRD juga meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dari Kepala Daerah setiap semester atau tahunan. Laporan ini dibahas secara kritis, dan pada akhirnya memunculkan Rekomendasi DPRD, yang bersifat wajib ditindaklanjuti oleh eksekutif. Fungsi pengawasan ini bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mendorong perbaikan tata kelola, meningkatkan akuntabilitas publik, dan mencegah penyalahgunaan anggaran.
5.3. Perubahan APBD (P-APBD)
Meskipun perencanaan anggaran dilakukan secara tahunan, dalam praktiknya dinamika sosial, ekonomi, dan bencana bisa menyebabkan asumsi awal berubah. Oleh karena itu, mekanisme Perubahan APBD (P-APBD) disediakan untuk memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan kembali prioritas dan alokasi anggaran.
Misalnya, pada saat terjadi pandemi, pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana tambahan untuk belanja kesehatan, bantuan sosial, atau pemulihan ekonomi. Atau ketika terjadi lonjakan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tertentu, maka dana tersebut dapat digunakan untuk menambah belanja infrastruktur prioritas.
Proses P-APBD dimulai dengan penyusunan KUA-PPAS perubahan, revisi RKA SKPD, dan pembahasan bersama DPRD, sebagaimana dalam penyusunan APBD murni. Namun dalam pelaksanaannya, tantangan tetap ada: terbatasnya waktu pembahasan, perubahan yang mendesak, dan resistensi politik. Oleh sebab itu, ketepatan waktu, akurasi data, dan transparansi proses menjadi kunci utama agar P-APBD tetap dalam koridor kepentingan publik.
6. Tantangan dan Upaya Perbaikan
6.1. Tantangan Teknis
Pengelolaan keuangan daerah yang ideal sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan teknis, yang jika tidak ditangani serius bisa menghambat efisiensi dan akuntabilitas. Salah satu tantangan terbesar adalah sinkronisasi data antar perangkat daerah. Tidak jarang, Bappeda memiliki angka capaian berbeda dengan BPKAD atau OPD terkait karena metode pengumpulan data dan waktu pembaruan yang tidak seragam. Akibatnya, perencanaan berbasis data menjadi lemah.
Masalah lainnya adalah kekurangan SDM yang kompeten. Banyak daerah, terutama di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar), belum memiliki perencana atau akuntan publik yang andal. Hal ini membuat penyusunan RKA, pelaporan, hingga audit internal tidak berjalan optimal. Ditambah lagi, sistem teknologi informasi seperti aplikasi SPAN, e-Budgeting, atau e-Planning tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan infrastruktur jaringan, bandwidth, atau kemampuan operator.
6.2. Tantangan Kelembagaan
Dari sisi kelembagaan, tantangan paling mencolok adalah lemahnya koordinasi lintas OPD. Banyak kegiatan yang tumpang tindih karena tidak ada forum koordinasi atau platform terpadu yang menyinkronkan rencana masing-masing OPD. Misalnya, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial bisa saja mengalokasikan anggaran untuk program gizi di desa yang sama, tanpa saling tahu. Akibatnya, terjadi duplikasi kegiatan dan pemborosan anggaran.
Tantangan lain adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Walaupun ada kanal seperti Musrenbang dan forum konsultasi publik, sering kali proses tersebut bersifat seremonial atau hanya mengundang segelintir pihak. Masyarakat umum merasa kurang mendapat akses informasi yang cukup untuk memahami atau mengawasi APBD. Ketidaktahuan ini membuka celah penyimpangan.
6.3. Upaya Perbaikan
Mengatasi tantangan tersebut membutuhkan pendekatan sistemik dan berkelanjutan.
- DIgitalisasi lebih lanjut melalui integrasi penuh e-Planning dan e-Budgeting dengan sistem informasi daerah lainnya. Penggunaan big data, dashboard publik, dan aplikasi mobile bisa mendorong transparansi dan efisiensi.
- Penguatan kapasitas SDM. Pemerintah pusat maupun provinsi harus menyediakan pelatihan rutin dan pendampingan teknis bagi perencana, bendahara, auditor internal, dan pejabat pengadaan. Materi pelatihan tidak hanya mencakup teknis akuntansi, tetapi juga manajemen risiko, komunikasi publik, dan etika pengelolaan keuangan.
- Transparansi publik harus ditingkatkan dengan membuka akses terhadap portal e-budgeting yang user-friendly. Masyarakat harus dapat melihat rencana dan realisasi anggaran di daerahnya, lengkap dengan peta program dan capaian kinerja. Selain itu, pembentukan forum warga atau posko partisipatif akan membantu pengawasan berbasis komunitas dan memperkuat demokrasi lokal.
7. Kesimpulan
Siklus pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah merupakan rangkaian proses yang kompleks namun saling terkait, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi dan pengawasan. Setiap tahap memegang peranan penting untuk memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat.
Perencanaan yang berbasis data dan aspirasi publik akan menghasilkan program yang relevan dan berdampak. Penganggaran yang transparan dan partisipatif akan menciptakan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan. Pelaksanaan yang disiplin dan tertib administrasi akan menghindarkan penyimpangan dan memastikan output sesuai target. Pelaporan dan audit menjadi instrumen utama akuntabilitas, sementara evaluasi dan pengawasan berfungsi sebagai umpan balik bagi perbaikan terus-menerus.
Namun, tantangan tidak sedikit-baik dari sisi teknis, kelembagaan, maupun budaya birokrasi. Untuk itu, dibutuhkan reformasi pengelolaan keuangan secara menyeluruh: mulai dari peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem IT, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan.
Pada akhirnya, APBD bukanlah sekadar angka dalam dokumen, tetapi alat strategis pembangunan daerah. Dengan tata kelola yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan setiap rupiah dibelanjakan dengan tepat, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Inilah esensi dari pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
